KEADILAN – Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun ini menjadi istimewa dengan kedatangan saksi menteri. Ini adalah kali pertama sidang menghadirkan menteri yang menjadi saksi dan dimintai keterangan.

Majelis hakim konstitusi menghadirkan empat menteri sekaligus untuk bicara seputar politisasi bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Jokowi serta pengerahan anggaran negara yang diduga untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Mereka adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekenomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Dalam pemaparannya, Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan, jumlah anggaran perlindungan sosial Rp496,8 triliun telah disetujui DPR RI. Menurutnya,
program tersebut merupakan bentuk amanat dari Undang-Undang (UU) kepada pemerintah.

“Program perlindungan sosial antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan, telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program,” kata Muhadjir dalam paparannya di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

Muhadjir menjelaskan, anggaran itu diturunkan beraneka macam program mulai subsidi energi, subsidi pupuk, dan subsidi bunga kredit usaha. Anggaran itu juga diturunkan menjadi bansos seperti program keluarga harapan (PKH), program sembako, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Ia menambahkan, dana itu juga diturunkan untuk jaminan sosial melalui bantuan iuran bagi peserta BPJS penerima bantuan iuran PPI yang diklaim berjumlah 98 juta jiwa. Muhadjir mengatakan, pelaksanaan program itu tersebar di kementerian/lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Ia mengklaim, pengerahan perlindungan sosial juga bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024.

“Program perlinsos sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan,” ujarnya.

Sementara, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, realisasi penggunaan anggaran program perlindungan sosial dan bansos untuk Kementerian Sosial (Kemensos) di 2024, tak ada perbedaan signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Izinkan kami menjelaskan, realisasi penggunaan anggaran perlindungan sosial sampai dengan Februari 2024 yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu capres dan cawapres serta pemilu legislatif pada Februari. Pola pembayaran perlindungan sosial dan bansos tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, besaran realisasi bansos mencapai Rp12,8 triliun hingga Februari 2024. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan serta 18,7 juta KPM Kartu Sembako.

Kemudian, realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun rupiah dan realisasi perlindungan sosial lainnya sebesar Rp9,8 triliun.

“Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos enam tahun terakhir yaitu dari 2019 hingga 2024 periode yang sama, Januari hingga Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos, kecuali pada tahun 2023, yaitu tahun lalu,” terangnya.

Namun ia menyebut, realisasi bansos Kemensos cukup rendah pada Januari dan Februari 2023 karena adanya penataan lagi antara kerja sama Kemensos dengan perbankan.

“Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan dua bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari Bansos Kemensos pada bulan Januari-Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan,” pungkasnya.

Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Penerus Bonar