Keadilan

KEADILAN– Filsuf Franz Magnis Suseno menyinggung soal etika yang harus dilakukan oleh seorang Presiden. Pernyataan itu ia diungkapkan saat menjadi saksi ahli dari kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam kaitan dengan pemilihan umum Februari lalu, ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi, merupakan pelanggaran-pelanggaran etika yang serius serta apa implikasi pelanggaran-pelanggaran itu, sebelumnya izinkan saya mengajukan catatan tentang etika,” kata Magnis di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa, (2/3/2024).

Menurutnya, etika menjadi suatu pembeda antara manusia dan binatang. Pasalnya, binatang hanya menggunakan naluri alamiahnya dalam menjalankan kehidupan.

“Etika dan hukum agar manusia dinilai baik secara etis, cukup dia tidak melanggar hukum, etika menuntut lebih yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus berbaik hati, jujur, saling bersedia memaafkan adil bertanggung jawab dan seterusnya,” terangnya.

Romo sapaan akrab Magnis Suseno juga menyoroti etika yang dilakukan seorang Presiden. Ia menilai, seorang Presiden tidak menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan salah satu pihak tertentu. Sebab, Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat.

“Oleh karena itu, ada hal yang khusus yang dituntut padanya (Presiden) dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa,” ucapnya.

Ia menyebut, jika Presiden menguntungkan pihak tertentu, maka kata Romo, tak ada bedanya dari seorang mafia dengan menggunakan kekuasaan demi kelompok dan keluarganya. Untuk itu, ia mengingatkan bahwa wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ia pun mengingatkan, Presiden harus menunjukkan kesadaran yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa.

Presiden yang menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan keluarganya merupakan kesalahan fatal. Jika hal itu terjadi, lanjut Romo, maka presiden telah kehilangan wawasannya sebagai Presiden.

“Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat Presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia,” tuturnya.

Romo membeberkan, tindakan Presiden Jokowi yang membagi-bagikan bansos selama masa kampanye merupakan bentuk pelanggaran etika dan pencurian.

Sebab, menurutnya, pembagian Bansos itu digunakan untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calon (paslon) Pilpres 2024. Bahkan seorang presiden yang membagikan Bansos merupakan tindakan yang memalukan bagi kepala negara.

“Kalau Presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil Bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko jadi itu pencurian ya pelanggaran etika, karena membuktikan dia (Jokowi) tidak punya wawasan sebagai seorang presiden,” tandasnya.

Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung

Tagged: , , ,