Keadilan

Febrie Ardiansyah, Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus

Jumpa Pers di Puspenkum Kejagung soal kelanjutan atas penetapan empat tersangka oleh Kejaksaan Agung, Jumat 22 April 2022.

KEADILAN – Pengusutan kasus kelangkaan minyak goreng Kejaksaan Agung banyak mendapat apresiasi dari masyarakat. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka pun langsung mendapat stigma mafia minyak goreng. Selain itu juga muncul pertanyaan apakah Menteri Perdagangan juga terlibat dalam skandal ini?

Karena telah menjadi isu penting dan mendapat perhatian dari media massa, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febrie Ardiansyah pun menggelar jumpa pers dengan wartawan untuk menjelaskan  perkara yang masih dalam proses penyidikan tersebut, pada Jumat, 22 April 2022, lalu. Berikut intisari tanya jawab yang berlangsung di salah satu Ruang Pusat Penerangan Hukum Kejagung tersebut.

Bagaimana duduk permasalahan perkara minyak goreng yang sedang ditangani Kejagung?

Ada kebijakan pemerintah untuk melindungi, menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjaga yaitu Keputusan Menteri Perdagangan No: 129 dan diubah dengan Permendag 170 dibulan Maret 2022, yang intinya adalah apabila dilakukan ekspor maka bagi perusahaan tersebut diwajibkan untuk memenuhi DMO sebesar 20 persen diketentuan yang pertama kemudian 30 persen diketentuan yang kedua.

Dan kita sejak awal sudah melakukan pengamatan bagaimana ekspor yang dilakukan sehingga kita dapat memastikan 20 persen atau yang 30 persen itu yang seharusnya barang tersebut ada. Tapi kerena ini terjadi kelangkaan sehingga kejaksaan melakukan penelusuran dan penyelidikan.

Dan telah ditemukan alat bukti yang cukup bahwa persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan khususnya Dirjen Daglu yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu, yang dimana kita ketahui real-nya DMO tersebut tidak terpenuhi secara nyata sehingga minyak goreng tersebut tidak ada di pasaran.

Ketika DMO itu tidak dipenuhi dapat dipastikan bahwa semua syarat yang diajukan memang  ada tindakan manipulasi. Sehingga mengapa LCW ditetapkan sebagai tersangka, dia merupakan pejabat yang punya kewenangan untuk meneliti pengajuan-pengajuan ekspor tersebut   dengan syarat bahwa itu diizinkan apabila memang sudah terpenuhi yang 20 persen.

Seperti apa modus yang dilakukan oleh para tersangka?

Ini masih dalam proses penyidikan. Kita belum bisa menyampaikan apa yang menjadi kerjasama antara pihak termohon dan pemohon. Tetapi, tentunya penyidik telah menetapkan dengan objek pemeriksaan masalah ekspor dan kewajiban DMO dan tentunya penyidik sudah punya alat bukti

Dengan telah  ditetapkan para tersangka, dalam waktu dekat siapa saja yang akan diperiksa?

Mengenai siapakah, nanti dalam proses yang mengetahui atas tindakan kesengajaan memberikan izin ekspor dan kebutuhan domestik tidak terpenuhi tersebut. Ini proses. Akan kita lihat, sebagaimana Jaksa Agung sampaikan siapa pun yang terkait dalam masalah ini akan kita lakukan pemeriksaan.

Terhadap para tersangka, apakah nantinya ada hukuman pemberatan?

Pemberatan akan menjadi pertimbangan penting bagi kita, karena seperti yang di impikan bahwa kejaksaan konsentrasi betul terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sifatnya strategis dan ini penting bagi kelangsungan pembangunan. Sehingga apabila ada kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak dan kelangsungan pembangunan ini pasti akan kita lakukan penindakan tegas.

Salah satu tersangka merupakan tokoh penting di PT Wilmar. Dan diketahui PT Wilmar bersama Luhut B Panjaitan membuat perusahaan bersama. Apakah nantinya akan memeriksa Luhut untuk mengetahui ada keterkaitannya?

Kejaksaan ini pasti professional, kita sudah cukup pengalaman dalam penanganan-penanganan perkara tipikor yang beririsan dengan UU lain seperti yang terkait kepabeanan, pajak, pasar modal.

Dalam tindakan profesional tersebut, maka penyidik dalam proses pemeriksaan baik saksi maupun tindakan penggeledahan atau tindakan upaya paksa lainnya, hanya satu bertumpu dari kepentingan dan keterkaitan proses penyidikan itu sendiri.

Kita tidak akan memanggil pihak-pihak di luar kepentingan dari pembuktian

Apakah Menteri Perdagangan telah dijadwalkan untuk diperiksa penyidik?

Ketika ditanya menteri akan diperiksa atau tidak, saya belum bisa menjawab, karena ini proses masih berjalan. Ketika proses penyidikan sedang berjalan tentunya ada tahapan-tahapan prioritas, seperti awal saya sampaikan penyidik kami sedang betul-betul disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik dan tindakan pengumpulan alat bukti lain yang dianggap cukup kuat untuk menentukan pengembangan seperti gratifikasi, suapnya. Semua tidak tertutup kemungkinan, akan dikembangakan ke TPPU.

Adakah penetapan tersangka lain?

Terkait dengan tersangka lain, terus dievaluasi melalui media ekspos dengan jajaran. Apabila dalam ekspos tersebut ternyata ada yang terlibat dalam proses penerbitan dan kelangkaan minyak goreng tersebut maka tentunya akan kita tetapkan sebagai tersangka.

Dari posisi tersangka, mengapa dari pihak swasta ada komisaris dan manager?

Dari alat bukti maka dipastikan yang berperan terjadinya tindakan pidana adalah mereka yang telah dijadikan tersangka itu. Kita tidak melihat dari sisi jabatan korporasi tetapi menyangkut pidana apa yang dilakukan secara detail.

Diketahui KPK juga sedang mengusut perkara minyak goreng. Apakah telah terjadi kooordinasi?

Sementara ini belum ada. Yang jelas kita sudah melakukan sejak awal, sudah ada perintah Jaksa Agung. Ketika ada kelangkaan minyak goreng, kita dengan cepat melakukan penyidikan dan dalam waktu dua minggu telah menetapkan siapa pelakunya.

Apakah terbuka peluang untuk menetapkan tersangka korporasi?

Dalam proses penyidikan sudah ada yang mengatur itu. Kita menjaga bagaimana penyidik memiliki indenpedensi dalam melakukan pengumpulan dan penguatan pembuktian. Oleh karena itu ketika ditanyakan apakah ada korporasi atau tersangka lain, ini sangat tergantung dari alat bukti dan mekanisme.

Di kita selalu dilakukan dengan ekspos bersama pejabat utama. Dari situlah nanti kta pastikan. Tidak tertutup kemungkinan korporasi juga bisa menjadi tersangka apabila alat bukti cukup kuat untuk itu.

Tagged: ,