Puan Ungkap 16 RUU Jadi UU Sepanjang 2025-2026

Puan
KEADILAN– Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan kinerja legislasi DPR bersama pemerintah selama tahun sidang 2025-2026.
Puan menyebut sebanyak 16 rancangan undang-undang (RUU) berhasil diselesaikan dan disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam periode tersebut.

Hal itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna khusus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI, Selasa (1/9/2026).

“Sepanjang tahun sidang 2025-2026, DPR RI telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang,” kata Puan.

Meski 16 RUU telah rampung, agenda legislasi DPR pada tahun sidang berikutnya masih cukup padat.

Puan mengatakan DPR akan melanjutkan pembahasan 14 RUU yang saat ini berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.
Selain itu, terdapat 19 RUU yang telah ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Sebanyak empat RUU lainnya masih berada dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg). Kemudian, 27 RUU masih dalam tahap penyusunan di alat kelengkapan dewan.

DPR juga masih menangani delapan agenda ratifikasi konvensi internasional.
418 Perkara di Mahkamah Konstitusi
Puan turut memaparkan perkembangan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sepanjang tahun sidang 2025-2026, tercatat 418 perkara pengujian UU terhadap UUD 1945.

Dari perkara yang diputus pada periode 15 Agustus 2025 hingga 30 Juli 2026, sebanyak tiga perkara dikabulkan seluruhnya.
Kemudian, 32 perkara dikabulkan sebagian, 105 perkara ditolak, dan 185 perkara dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebanyak 80 perkara ditarik kembali, 12 perkara dinyatakan gugur, sedangkan satu perkara dinyatakan tidak menjadi kewenangan MK untuk memutus.
Puan menegaskan DPR berkomitmen menghasilkan produk legislasi yang memiliki dasar konstitusional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk menghadirkan legislasi yang selaras dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki kepastian hukum, memiliki basis legitimasi yang kuat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ujar Puan.