Keadilan
Keadilan

KEADILAN- Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan didakwa merugikan keuangan negara sebesar 113,83 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp1,7 triliun.

Dalam surat dakwaan, Karen didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp1,09 miliar dan 104.016 dolar AS (setara Rp1,62 miliar berdasarkan kurs rupiah per dolar AS 12 Februari 2024).

Kemudian didakwa memperkaya korporasi yang bekerja sama dengan Pertamina, yakni Corpus Christi Liquefaction, LLC (CCL), sebesar 113,83 juta As atau setara dengan Rp1,779 triliun (sesuai dengan kurs rupiah per dolar AS hari ini). terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG).

“Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Pertamina (Persero) sebesar 113.839.186,60 As,” demikian isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Senin (12/2/2024).

Dakwaan tersebut juga mengungkap ‘manuver’ sendiri Karen untuk meminta jabatan di salah satu perusahaan pemegang saham induk CCL.

Kerugian keuangan negara tersebut, berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait lainnya nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Jaksa menyebutkan, Karen memberikan persetujuan pengembangan LNG di Amerika Serikat tanpa ada pedoman jelas. Dia juga disebut hanya memberi izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi analisis secara ekonomis serta analisis resiko.

“Tidak meminta tanggapan tertulis kepada dewan komisaris PT Pertamina Persero dan persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPS sebelum penanda tanganan perjanjian jual beli LNG Corpus Christi Liquefation train 1 dan train 2 Bertindak mewakili PT Pertamina Persero memberikan kuasa kepada Yeni Handayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas dan Power PT Pertamina (Persero) tahun 2013 sampai 2014 untuk menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) Corpus Christi Liquefaction Train 1 walaupun belum seluruh direksi PT Pertamina (Persero) menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD),” terang jaksa.

Karen juga disebut, tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris PT Pertamina dan Persetujuan RUPS tanpa adanya pembeli LNG corpus Christi liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian bertindak mewakili PT Pertamina dengan memberi kuasa kepada Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas PT Pertamina  pada 2012 hingga 2014.

“(Persetujuan) untuk menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) corpys christi liquefaction Train 2 berdasarkan usulan Hari Karyuliarto tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dwan komisaris dan persetujuan RUPS PT Pertamina , serta tanpa adanya pembeli LNG,” jelasnya.

Atas dakwaan tersebut, Karen dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung

Tagged: , , ,