DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc

KEADILAN– DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) dalam rapat paripurna ke-2 DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027.

Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh calon menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR pada 12-13 Agustus 2026.

Dari 14 calon yang disetujui, sebanyak 11 orang merupakan calon hakim agung, dua calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM), dan satu calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor).

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota dewan.

“Apakah laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada MA dapat disetujui?” kata Dasco. “Setuju,” jawab anggota DPR yang hadir.

Diketahui, salah satu nama yang mendapat persetujuan DPR adalah Nurnaningsih, seorang notaris yang juga merupakan istri mendiang politikus Partai Gerindra, Desmond J Mahesa. Dia terpilih sebagai calon hakim agung untuk Kamar Perdata.

Ke-14 nama tersebut sebelumnya telah melewati rangkaian seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial (KY) sejak Maret 2026.
Tahapan seleksi mencakup pendaftaran, pemeriksaan administrasi, seleksi kualitas, pemeriksaan kesehatan dan kepribadian, hingga wawancara terbuka.

Nama-nama yang lolos kemudian mengikuti proses akhir berupa fit and proper test di Komisi III DPR sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Daftar 11 Calon Hakim Agung
Berikut daftar calon hakim agung yang disetujui DPR:

Kamar Pidana
1. Syamsul Arief – Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA.
2. Sugiyanto – Sekretaris MA.
3. Sudharmawatiningsih – Panitera MA.
4. Dhifla Wiyani – Advokat pada Kantor DW & Partners.

Kamar Perdata
5. Sobandi – Kepala Badan Urusan Administrasi MA.
6. Nurnaningsih – Notaris pada Kantor Nurnaningsih.
7. Musthofa – Panitera Muda Perdata Agama MA.
8. Mamat Ruhimat – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
Kamar Tata Usaha Negara (Pajak)
9. Maftuh Effendi – Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara MA.
10. Hari Sih Advianto – Hakim Pengadilan Pajak.
11. Yeheskiel Minggus – Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selain calon hakim agung, DPR menyetujui tiga calon hakim ad hoc MA.
Hakim Ad Hoc HAM
1. Edwin Partogi Pasaribu – Advokat pada UHP Law Firm.
2. Roki Panjaitan – Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
Hakim Ad Hoc Tipikor
1. Sudiyo – Hakim pada Pengadilan Militer I-04 Palembang.
Dengan persetujuan rapat paripurna tersebut, 14 nama hasil seleksi dan uji kelayakan di DPR dinyatakan mendapat persetujuan lembaga legislatif untuk mengisi posisi hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.