Keadilan

KEADILAN– Para guru besar, mahasiswa dan alumni Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar pernyataan sikap terhadap kondisi berbangsa negara jelang Pemilu 2024 di Gedung Pancasila Kampus USU Padangbulan, Medan, Sumatera Utara, Senin (5/2/2024).

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan para guru besar USU,  mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo tentang etika dalam sistem kehidupan perpolitikan berbangsa dan bernegara.

“Kami  sebagian guru besar, alumni dan mahasiswa USU sangat prihatin dengan keadaan saat ini. Dan oleh sebab itu kami menyatakan melakukan gerakan moral. Menyatakan keprihatinan dengan kondisi bangsa dan negara hari ini,” kata Guru Besar Fakultas Hukum USU Profesor Ningrum Natasya Sirait.

Para akademisi ini juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk menjaga netralitasnya di dalam pemilu. Begitu juga netralitas para penyelenggara pemilu.

“Bahwa akhir-akhir ini kami melihat keresahan di tengah tengah masyarakat, sehubungan berbagai hal tentang berbagai gejala yang berkaitan dengan rusaknya nilai nilai etika dan perilaku dalam sistem kehidupan perpolitikan dalam berbangsa dan bernegara,” kata mereka.

Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya suasana tertib, aman dan damai dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilu 2024, kami beberapa Guru Besar,

“Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur dan dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Guru Besar Fakultas Teknik USU Nurlisa Ginting menyambung membacakan pernyataan.

Nurlisa dalam pernyataan sikap itu juga menyampaikan desakan kepada TNI dan Polri untuk bersikap netral.

“TNI dan Polri untuk tetap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Nurlisa.

Pada kesempatan itu, Guru besar Fakultas Hukum USU Profesor Budiman Ginting  mengatakan,  pernyataan sikap ini dilakukan menyusul kondisi eksekutif yang sudah melanggar dari sisi moral dan etika.

“Belakangan dari pelaksanaan demokrasi tercabik-cabik dan dia (Jokowi) sebagai kepala negara tidak mengindahkan norma-norma yang ada. Ini yang menjadi srotan dunia kampus. Ini yang harus kita eliminir. Kita harus kembali ke UUD 1945. Sehingga kita bisa melaksanakan amanat dari UUD 1945,” tegas  Budiman.

Diketahui, sebelumnya sejumlah kampus di Tanah Air juga menyatakam keprihatanan yang sama, antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Reporter: Darman Tanjung

Tagged: , , ,