Keadilan

KEADILAN – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu berimplikasi hukum terhadap pencalon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres.

“Tidak sah dan/atau batal demi hukum status Pencapresan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024,” ujar Koordinator TPDI Petrus Selestinus kepada wartawan, Senin (5/2/2024).

Menurut Petrus, secara moral legitimasi KPU telah mengalami kehancuran di mata publik. Guna mengembalikan pengakuan tersebut, KPU harus berjiwa besar mendiskualifikasi pencalonan Prabowo-Gibran.

Lanjut Petrus, KPU memerintahkan Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengajukan calon pengganti cpres-cawapres tanpa Prabowo dan Gibran.

“Karena berbagai pelanggaran etik, hukum dan konstitusi termasuk merujuk kepada putusan No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16/10/2023 dan putusan MKMK No. 2/MKMK/L/ ARLTP/10/2023, tanggal 7/11/2023,” tegasnya.

Petrus juga meminta KPU menunda penyelenggaran Pemilu dalam waktu 2 x 14 hari terhitung sejak tanggal 14/2/2024, agar Partai KIM mengajukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pengganti.

“Putusan DKPP menempatkan Gibran menjadi cawapres yang dalam memperoleh tiket cawapres dari KPU melalui perbuatan melanggar hukum dan melanggar etika sehingga tidak layak, tidak pantas dan tidak sepatutnya menjadi Cawapres 2024,” katanya.

Petrus meminta semua pihak supaya mengawal Putusan DKPP tersebut. Sebab, KPU RI kata Petrus patut diduga berada dalam cengkraman dan kendali kekuasaan dinasti politik dan nepotisme Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga berhasil mengubah orientasi politik Komisoner KPU bahkan seluruh ASN menuju sikap politik monoloyalitas pada kepentingannya.

Sementara anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menilai, keputusan DKPP tersebut sama sekali tidak mempengaruhi pencalonan Prabowo-Gibran sebagai capres dan cawapres.

“Jadi semakin jelas bahwa tidak ada secuilpun fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyudutkan pasangan calon Prabowo-Gibran sebagai pihak yang melakukan pelanggaran etika,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (5/2/2024).

Diketahui, Hasyim dan anggota KPU lainnya Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz diadukan ke DKPP oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Para pengadu menganggap itu tidak sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, para teradu belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tindakan Hasyim dan sejumlah anggotanya membiarkan Gibran mengikuti tahapan pencalonan.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: Terima Pendaftaran Gibran, Ketua KPU Dinyatakan Langgar Kode Etik

Tagged: , , ,