KEADILAN– Sejumlah aktivis yang menamakan diri Spektrum Oposisi Terpimpin (SPOT) menyatakan mendukung hak angket di DPR-RI terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, untuk membuka secara terang dan sejujur-jujurnya tentang dugaan kecurangan pemilu.
“Kami menolak semua agenda politik berbasis kekerasan, karena kami tidak percaya propoganda analisisme dengan mengandalkan massa bayaran, massa yang tidak memiliki kesadaran moral yang kuat. Jika terus-menerus dengan mengerahkan massa politik menghadapi situasi dinamika nasional, maka sebenarnya kita bangkrut dalam transisi demokrasi,” Koordinator SPOT Faizal Assegaf dalam junpa pers di Kantor Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Senin (04/03/2024).
SPOT menekankan, sikap politiknya untuk berada di luar kekuasaan negara dengan mengambil peran sebagai kelompok oposisi melalui perjuangan intelektual, moralitas dan menolak segala bentuk perilaku politik anarkis yang berpotensi memicu situasi destruktif.
Sebab, menurut Faisal, demokrasi yang seharusnya menjadi perekat dan memperkokoh tujuan penguatan solidaritas bangsa, justru menjadi ajang konflik antar elemen bangsa yang didorong oleh partai politik dan tim calon presiden dan wakil presiden.
Oleh karenanya, lanjut Faizal, hal tersebut harus mendapatkan respons yang konstruktif serta pentingnya menghindari kebuntuan dalam berdemokrasi.
Agar proses pemilu tidak berujung menggiring rakyat yang berakibat pada ancaman pelemahan persatuan nasional, SPOT mendorong pentingnya kesadaran kolektif seluruh elemen rakyat untuk bersatu mengawal proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
“Adapun dalam konteks kekinian, sikap kita jelas. Siapapun yang terpilih menjadi presiden, kami akan berdiri di luar dengan jalan yang sangat jauh dengan kekuasaan dan mengambil sikap oposisi,” sambungnya.
Ia pun mempersilahkan kepada siapapun kelompok kritis dan kelompok independen yang ingin bergabung ke dalam kelompok SPOT tersebut. Menurutnya, kelompoknya merupakan orang-orang yang tidak terikat dengan perbudakan politik dan hirarki kekuasaan.
Mantan aktivis 98 itu juga menyarankan, kepada para pasangan capres-cawapres baik Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo agar menggunakan rekonsiliasi untuk membangun sebuah negara dalam prinsip kebersamaan. Hal itu menurutnya, agar rakyat tidak disandera oleh harapan-harapan palsu yang berulang-ulang dan mengecewakan.
“Tinggal beberapa saat lagi tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional). Tetapi kalau tidak ada kompromi dan bermain-main dengan isu hak angket dan isu-isu perjuangan di MK (Mahkamah Konstitusi) yang berujung tidak memberikan kejelasan dengan mengambil sikap oposisi, maka umumkan platform sisi apa yang diinginkan oleh Anies, Ganjar, dan partai politik,” pungkasnya.
Selain Faisal Assegaf, ada pula pakar hukum tata negara Refly Harun aktivis Gerakan Nasional Anti Islamofobia Ariadi Ahmad dan Direktur Eksekutif Masa Depan Institute Dr. Ishak Rafick.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung
