KEADILAN- Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya basa-basi soal hak angket.
Hal itu menurutnya, Surya Paloh sebagai pimpinan partai yang berseberangan dengan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 telah menerima hasil pemilu dengan mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo-Gibran.
Meski begitu, Surya Paloh mengaku menghormati keputusan Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (AMIN) yang menggugat hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Surya Paloh punya jalan sendiri. Meskipun dia berbasa-basi bahwa hak angket akan didorong terus,” ujar Ray di Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2024).
Ray beranggapan, NasDem menilai dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2024 hanya sebagai catatan saja. Bukan prinsip yang harus diperbaiki.
“Artinya selesai, NasDem menerima kalaupun dia tetap melakukan hak angket itu hanya ikut-ikutan saja. Tetapi sebetulnya semangatnya sudah tidak ada lagi itu,” tuturnya.
Untuk itu, Ray beranggapan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terlihat tidak serius dan hati-hati untuk melakukan hak angket kepada para kadernya di DPR RI.
“Saya melihat Bu Mega ini lagi mengetes sejauh mana keseriusan partai-partai lain untuk serius terkait hak angket ini,” tuturnya.
Di sisi lain, ia menilai bahwa saat ini demokrasi Indonesia terlalu lucu lantaran tidak ada polanya dalam bernegara. Hal itu dibuktikan karena Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah terpilih oleh KPU belum menyatakan mundur dari jabatan yang saat ini mereka jalani.
“Mestinya Prabowo mundur sebagai Menteri Pertahanan karena sudah dinyatakan menang sebagai presiden oleh KPU. Begitu juga dengan Gibran harus mundur sebagai Wali Kota meskipun dilantiknya Oktober 2024,” ujarnya.
Ray menegaskan, meskipun belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut, Namun hal itu merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Sebab, instansi yang mereka emban akan tidak berjalan dengan maksimal.
“Enggak kebayang nanti sebelum Oktober. Prabowo sudah terpilih tapi masih jadi pesuruh Jokowi, harga dirinya di mana? Meskipun belum ada aturannya tapi kita tahu mana yang patut dan mana yang tidak patut. Akibatnya kualitas demokrasi kita makin merosot,” pungkasnya.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung
