Keadilan

KEADILAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan sementara Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang menampilkan pembaruan atau update hasil hitung suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada Sabtu (17/2/2024).

KPU pusat menginstruksikan KPU di daerah untuk menghentikan sementara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang dimulai pada Jumat (18/2/2024). Hal itu untuk memastikan data SIREKAP yang akan digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan lebih akurat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendukung kebijakan KPU RI tersebut. Sebab banyak ketidaksesuaian perolehan suara di TPS dengan yang diunggah di aplikasi Sirekap.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, lebih baik KPU memperbaiki aplikasi Sirekap yang sedang bermasalah. Meski begitu, tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunggah form C Hasil ke aplikasi Sirekap tetap harus dilanjutkan.

“Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai model C. Hasil diunggah pada https://pemilu2024.kpu.go.id, sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form model C hasil secara akurat,” kata Bagja kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Dia juga mendorong agar KPU bekerja sigap dalam memperbaiki aplikasi Sirekap ini. “Lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap input data Sirekap,” katanya.

Bagja menjelaskan, aplikasi Sirekap yang saat ini bisa di akses publik melalui website KPU hanyalah hasil perolehan suara sementara pemilu 2024. Dia menegaskan kalau hasil suara peserta pemilu 2024 akan dihitung secara manual.

“Menyampaikan kepada masyarakat secara terus menerus bahwa Sirekap adalah alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, sementara data otentik adalah data manual rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang,” tukasnya.

Namun Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kebijakan KPU yang didukung Bawaslu tersebut tidak efisien dan efektif.

“Selalu tidak bagus untuk publik kalau ada kebijakan mendadak, itu membenarkan ada dugaan orang beberapa waktu terakhir ini bahwa Sirekap bermasalah dan ada persoalan serius,” ujar Peneliti Formappi Lucius Karus kepada Keadilan.id, Senin (19/2/2024).

Menurut Lucius, penghentian Sirekap ini semakin meyakinkan publik bahwa Pemilu 2024 cenderung tidak jujur dan adil. “Saya kira tanggung jawab KPU dan Bawaslu untuk memastikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu ini bisa dipulihkan kembali dengan meminimalkan atau meniadakan kesalahan pada sirekap,” katanya.

Lucius menambahkan, ketidakprofesionalan KPU mengelola sirekap ini menjadi angin segar bagi publik yang sudah banyak menduga ada kecurangan secara sistematis pada pemilu 2024 ini.

“KPU tidak bisa melihat hal ini masalah biasa-biasa saja. Ini sudah darurat. Ini bukan sekedar masalah teknis lagi. Ini soal kepercayaan. Soal yang banyak hilang dari proses penyelenggaraan pemilu saat ini,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: Polda Metro Siap Hadiri Praperadilan Aiman

Tagged: , , , ,