Keadilan

KEADILAN – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta revisi UU No. 6 tentang Desa tidak dilakukan pada tahun 2024. Hal tersebut untuk menghindari transaksional politik. Pasalnya, masa sidang pasca pemilihan presiden dan anggota legislatif akan berhadapan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Revisi ini ditahan dulu sampai selesai tahun politik ini. Kalau boleh di tahun 2025. Sehingga seluruh poin-poin yang direvisi ini benar-benar di bahas sesuai dengan data, informasi dari semua stakeholders. Kalau dibahas pada tahun ini, hanya transaksional saja,” tegas Direktur Eksekutif KPPOD, Armand kepada keadilan.id, Senin (19/2/2024).

Armand menilai, permintaan memperpanjang masa jabatan kepala desa bermasalah. Pasalnya, indeks desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sejak tahun 2015 hingga saat ini malah mengalami perubahan kualitasnya.

“Di statistik dari pergerakkan desa, dari yang tertinggal kemudian berkembang, mandiri semakin meningkat. Kalau berkaca pada indeks desa membangun juga kan ada tiga pilar yaitu pilar sosial, ekonomi dan lingkungan. Atau istilah di indeks desa itu ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan,” tegasnya.

Hal yang tak kalah penting kata Armand dalam membangun desa adalah kualitas tata kelola. Kualitas ini sebenarnya menjadi pilar ke empat yang mencakup soal kualitas perencanaan, penganggaran, pengusung kebijakan dan kualitas layanan publik.

“Nah, di situ kami tidak melihat sebenarnya masa jabatan itu menjadi salah satu indikator yang menentukan kualitas tata kelola itu. Jadi, sebenarnya denga menambah masa jabatan ini, dari 6 menjadi 8 tahun sebenarnya tidak berdamopak postif terhadap peningkatan level desa,” tegasnya.

Menurut Armand, revisi UU Desa harus memperhatikan sistem pemilihan kepala desa yang bisa melahirkan kepala desa yang punya kapasitas dan punya integritas. Dia menambahkan, pihaknya tidak melihat adanya justifikasi yang solid terkait dengan penambahan masa jabatan tersebut.

“Penambahan masa jabatan ini kontra produktif dimana pemerintah dan DPR memberi ruang kepada kepala desa untuk melakukan rekonsiliasi konflik pasca pilkades. Justru yang perlu dilihat adalah bagaimana kapasitas kepala desa ini agar bisa melakukan rekonsiliasi konflik pasca Pilkades. Karena konflik pasca pemilihan itu tidak hanya terjadi pada level desa, tetapi juga di level daerah, kabupaten/kota dan level provinsi,” tegasnya.

KPPOD kata Armand sepakat dengan usulan supaya semua kepala desa melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Meskipun amanat UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara bersih yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tidak ditulis secara eksplisit bahwa kepala desa bagian dari penyelenggara negara.

“Tetapi di dalam UU itu juga diberi ruang bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis yang terkait dengan penyelenggara negara bisa melaporkan harta kekayaan. Atau kalau dalam peraturan KemenPan RB sebenarnya selain LHKPN itu, ada juga laporan harta kekayaan ASN yang diluar penyelenggara. Dan asalkan itu sudah diatur dalam perundang-undangan,” bebernya.

Armand menegaskan, LHKPN harus masuk dalam DIM RUU tersebut. Pasalnya, para kepala desa mengelola dana yang begitu besar. Tentu perhatian terhadapnya bukan hanya integritas administrasi soal laporan penggunaan dana desa tetapi juga integritas di kepala desa itu.

“Karena itu kita mendorong juga sebenarnya LHKPN ini mesti diberlakukan juga untuk kepala desa. Selain itu yang kita dorong kalaupun ini direvisi, perlu memasukan pengawasan partisipatif dan kolaboratif terkait dengan tata kelola desa secara keseluruhan. Kolabiratif di sini maksudnya tidak hanya melibatkan inspektorat tapi juga kelompok masyarakat sipil,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: KPU Hentikan Sirekap Didukung Bawaslu, Formappi Sebut Bukti Kecurangan Sistematis

Tagged: , , ,