KEADILAN – Jaksa KPK menuntut Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dihukum sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (14/9).
“Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp1 miliar, subsider enam bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK Siswhandono.
Menurut Jaksa, Rahmat Effendi telah bersalah sesuai Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 B UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
Adapun hal yang memberatkan bagi hukuman Rahmat Effendi yakni tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi sebagai penyelenggara negara.
“Sedangkan hal yang meringankan yakni bersikap sopan selama persidangan berlangsung serta belum pernah dipidana,” ungkap Jaksa.
Selain itu, Rahmat juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp8 miliar lebih. Dengan ketentuan apabila tidak membayar, menurutnya harta bendanya akan disita untuk dilelang demi memenuhi uang pengganti tersebut.
“Apabila lelang tersebut tidak mencukupi, maka dipenjara tambahan selama dua tahun,” tegas Jaksa.
Selanjutnya, jaksa juga menuntut kepada majelis hakim agar mencabut hak politik Rahmat Effendi untuk dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun.
“Terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokoknya,” pungkasnya
Reporter : Chairul Zein
Editor : Syamsul Mahmuddin













