Bareskrim Periksa Eks Kapolri di Kasus Dugaan Makar

KEADILAN – Bareskrim Polri telah memeriksa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pengumpulan keterangan saksi untuk mengungkap perkara yang kini ditangani penyidik.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, hingga Kamis (19/11/2026), penyidik telah memeriksa 59 orang saksi dalam perkara tersebut.

Dari jumlah itu, empat orang di antaranya merupakan perwira tinggi (Pati) Polri yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya,” ujar Susatyo kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis.

Ia menegaskan, pemeriksaan tidak hanya menyasar para tersangka penyadapan ilegal, tetapi juga sejumlah pihak lain yang dinilai memiliki informasi relevan untuk mendalami perkara dugaan makar.

“Semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi lain yang berpotensial, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka,” imbuhnya.

Bareskrim Dalami Keterlibatan Sejumlah Pihak

Dalam proses penyidikan, Bareskrim turut mendalami keterangan empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal.

Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Selain memeriksa saksi, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perencanaan tindak pidana makar.

Dari penggeledahan tersebut, polisi menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti lain yang akan dianalisis untuk memperkuat proses penyidikan.

Susatyo menjelaskan, penanganan perkara yang berkaitan dengan keamanan negara, khususnya dugaan makar, membutuhkan pembuktian secara mendalam.

Penyidik harus memastikan setiap unsur perbuatan yang disangkakan memiliki dasar bukti yang cukup.

“Kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Kedua dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” tuturnya.

Libatkan Kompolnas dalam Gelar Perkara

Untuk mendalami dugaan makar tersebut, Bareskrim Polri juga melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam agenda gelar perkara yang direncanakan berlangsung pada Kamis (19/11/2026).

Keterlibatan Kompolnas menjadi bagian dari proses penanganan perkara yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, media hingga tokoh masyarakat, juga disebut menjadi korban.

Dalam pengembangan perkara, penyidik turut menggeledah sebuah posko yang diduga berkaitan dengan perencanaan makar.

Lokasi tersebut diketahui berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan disebut merupakan milik Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Adapun dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, tiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri, sedangkan satu tersangka lainnya belum menjalani penahanan.

Posting Terkait

Jangan Lewatkan