Pemilik Tiga Paspor Arif Kurniawan, Dari Dugaan Korupsi Nikel sampai Penyandang Dana Dugaan Makar LSP dkk

KEADILAN – Dari raja nikel sampai dugaan korupsi sampai penyandang dana makar. Begitulah perjalanan hidup Arif Kurniawan (AK) alias Aga sejak 2016 silam. Bermula dari seorang pedagang, pada tahun kedua Joko Widodo (Jokowi) berkuasa, ia bermetamorfosa menjadi raja nikel. Namun dua tahun paska era Jokowi, pemilik tiga paspor (Indonesia, Singapura dan Australia) ini kini lari ke luar negeri dikejar kasus yang ditangani Kejaksaan Agung.

Arif Kurniawan adalah pengusaha pertambangan asal Surabaya yang dijuluki Raja Nikel Indonesia. Ia menguasai hampir 40 persen pasar nikel yang memasok kebutuhan smelter Tiongkok. Sosoknya sangat tertutup (reclusive) dan minim jejak digital, namun ia diduga kuat dibekingi bekas petinggi kepolisian yang kini terseret kasus makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum membangun kerajaan bisnisnya sendiri, Arif mengawali karier sebagai pedagang komoditas di perusahaan raksasa asal Swiss, Glencore. Dengan dukungan oknum kepolisian, ia membangun kerajaan bisnisnya sendiri dengan mengambil alih sejumlah tambang yang izinnya sudah mati alias tidak diperpanjang.

Salah satunya adalah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ). Sebuah perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini kini ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 10 November 2026 terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025.

Bidang usaha PT BSJ tercatat pertambangan mineral dengan komoditas utama bijih nikel pada tahap operasi produksi. Wilayah operasinya berlokasi di Site Boedingi / Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dengan luas mencapai 1.030 hektar. Kantor pusatnya beralamat di APL Tower Central Park Lantai 39, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Kejagung secara resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dengan dugaan menjalankan aktivitas penambangan secara ilegal hingga tahun 2025 meskipun masa izin operasinya telah berakhir sejak tahun 2014.
Kejagung mengidentifikasi pengusaha Arif Kurniawan sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) yang mengelola dan mengendalikan operasional perusahaan.

BACA JUGA: Kasus Dugaan Makar Penyadapan Prabowo Naik Penyidikan

Pemilik Tiga Paspor

Berdasarkan penelisikan keadilan.id, Arif Kurniawan tercatat beralamat di Kelurahan Lebak Bulus, KEcamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Tepatnya di Perumahan Bonavista Residence Jalan Lebak Bulus III Blok B2 No.29 RT 8 RW 6 Kelurahan Lebak Bulus. Dalam identitasnya, Arif Kurniawan mencatatkan diri sebagai karyawan swasta, bukan wiraswasta atau pengusaha.

Menurut sumber keadilan.id, ketiga Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan, baik di kantor maupun rumahnya, penyidik menemukan tiga paspor atas nama Arif Kurniawan. Selain paspor yang diterbitkan imigrasi Indonesia, Arif juga memiliki paspor Singapura dan Australia.

Salah satu paspor Arif dari Australia yang ditemukan keadilan.id, memiliki masa berlaku dari 11 Agustus 2026 sampai 11 Agustus 2016. Ini berarti paspor ini baru saja diterbitkan. Dalam paspor Australia tersebut, Arif dicatat lahir pada 12 Jannuari 1974 di Wonosobo.

Kini Arif Kurniawan yang diduga kuat juga penyandang dana aksi makar terhadap Presiden Prabowo Subianto ini sudah kabur ke luar negeri. Penegak hukum Indonesia hanya bisa menyita perusahaan-perusahaannya melalui upaya hukum untuk memulihkan kerugian negara yang mencapai puluhan triliun rupiah.

BACA JUGA: Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, MPR Siapkan Wapres Baru

Raja Konsesi

Dugaan bisnis criminal yang dilakukan Arif Kurniawan diduga bermula pada 2015, tepat tahun kedua Jokowi menjadi Presiden. Arif mendirikan PT Dua Delapan Resources (DDR). Nama perusahaan itu merujuk pada nomor atom unsur nikel, yakni 28. Unit perdagangan bijih nikel perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2018.

Dengan pengalaman perdagangan komoditas internasional, Arif membangun jaringan yang menghubungkan perusahaan pengolahan nikel asal China dengan para penambang lokal di berbagai wilayah Indonesia. Model ini membuat posisinya semakin strategis. Ia tak hanya pemilik tambang ilegal, tetapi juga masuk jalur distribusi bijih nikel dari penambang menuju industri pengolahan.

Jaringan bisnis Arif juga disebut merambah kepemilikan dan penguasaan konsesi pertambangan. Bersama mitra bisnis utamanya, Edi Liu Amas, Arif tercatat memiliki kepentingan di sedikitnya 20 konsesi nikel. Dari berbagai laporan, diduga total luas konsesi yang berada di bawah kendali keduanya mencapai lebih dari 71 ribu hektar.

Konsesi-konsesi itu tersebar di sejumlah wilayah penghasil nikel, antara lain Pulau Kabaena dan Buton Tengah di Sulawesi Tenggara, serta Luwu Timur di Sulawesi Selatan. Salah satu perusahaan yang paling disorot adalah PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena. Melalui PT Dua Delapan Resources, Arif juga disebut menjadi pemilik manfaat yang menguasai saham perusahaan tersebut.

Aktivitas TMS kemudian menjadi sorotan sejumlah lembaga pengawas dan organisasi lingkungan karena munculnya dugaan deforestasi serta pembukaan hutan lindung tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dugaan itu tak hanya membuat Arif diduga merampok nikel juga diduga merusak lingkungan sekaligus diduga juga merampok kayu.

Kasus Arif Kurniawan cukup lama tertahan di ruang penyelidikan Kejagung maupun Satgas PKH. Sejumlah sumber menyebut bahwa ada kedekatan antara Arif Kurniawan dengan petinggi kepolisian. Konon kabarnya, pejabat kejaksaan termasuk Febrie Adriansyah yang saat itu menjabat Jampidsus termasuk jadi target penyadapan di luar hukum oleh Tim Sigit yang baru saja terbongkar karena kasus ini.

Adanya keterkaitan dengan jenderal bintang 4 agak terungkap setelah muncul informasi mengejutkan baru-baru ini. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak seperti dikutip sebuah situs online membenarkan pihaknya pernah melakukan verifikasi terhadap dugaan keterkaitan korporasi berinisial AK dengan seorang oknum perwira tinggi kepolisian berpangkat jenderal bintang empat. Namun hasil verifikasi tak disebutkan.

Informasi tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditelusuri. Sebab, apabila dugaan keterlibatan aparat terbukti, persoalan tambang ilegal tak lagi sebatas pelanggaran oleh korporasi, tetapi juga menyangkut kemungkinan adanya perlindungan dari pihak yang seharusnya menegakkan hukum. Atau jangan-jangan Arif Kurniawan termasuk pihak penyandang dana dugaan gerakan makar yang dilakukan Sigit dkk.

Namun begitu, dugaan hubungan dengan pejabat maupun aparat kepolisian tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum. Konfirmasi adanya verifikasi belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa pihak-pihak yang disebut telah terlibat dalam tindak pidana. Oleh karana itu langkah tegas Kejagung untuk menelusuri aliran manfaat kepada bekas petinggi tersebut ditunggu publik.

BACA JUGA: Raja Nikel Kabur ke Luar Negeri Sebelum Digeledah Jaksa, Terlibat Korupsi atau Penyadapan Presiden?