KEADILAN – Masih ingatkah kasus
kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Peristiwa Kudatuli. Puncak kerusuhan terjadi saat pengambilalihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat. Kerusuhan ini menjadi sejarah kelam dalam dunia politik Indonesia.
Adakah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus itu? Ketua Setara Institute Hendardi menilai, kasus tersebut masuk dalam kategori pelanggaran HAM.
Namun sayangnya kata Hendardi, Komnas HAM tidak pernah melakukan penyelidikan secara utuh untuk memajukan kasus tersebut ke Kejaksaan.
Hal tersebut diutarakan Hendardi dalam diskusi yang bertajuk “26 TAHUN REFORMASI DAN DEMOKRASI TERGADAIKAN”. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) di Rumah Makan Batik Kuring , Gedung The Energy, SCBD, Jl. Jendral Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/8/2022).
“Ada 13 perkara pelanggaran HAM namun kudatuli tidak masuk ke dalam itu. Tapi itu kendala teknis. Tapi penyelesaian pelanggaran Ham itu masih mungkin dilakukan asalkan Komnas HAM melakukan penyelidikan dan kemudian disetujui untuk dimasukan ke Kejaksaan. Tapi sampai sekarang belum ada, tidak seperti kasus yang lain sebelumnya,” tegasnya.
Namun penyelesaian kasus tersebut kata Hendardi bisa ditempuh melalui jalur non-yudisial. Penyelesaian melalui metode ini kata Hendardi memang belum dirumuskan secara pas oleh pemerintah. Dalam hal ini, presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres).
“Namun penyelesaian itu menurut saya kalau saya baca drafnya menghina korban. Karena lebih bersifat santunan kepada korban dan yang kemudian yang menjadi timnya sebagian adalah bisa dikatakan terkait peristiwa kejahatan-kejahatan masa lalu, itu sebagian. Jadi saya kira kalau ide seperti itu dan dikeluarkan Jokowi dalam waktu dekat pasti akan saya tolak,” tegasnya.
Hendardi menambahkan, PDIP sebagai Partai penguasa yang mempunyai hubungan langsung terkait kasus tersebut tidak membawa harapan. Bahkan saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden pun kasus tersebut tak diselesaikan.
“Mereka lebih senang kasus ini sebagai konsumsi politik atau kepentingan politik elektoral. Dalam konteks kepentingan politik elektoral kalaupun mereka masih memperingati tapi tidak untuk menyelesaikan. Kalau menyelesaikan mereka punya kekuatan lebih besar,” tukasnya.













