Soal Reshuffle, PDIP: Hak Prerogatif Presiden Jokowi

KEADILAN – Politisi PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut keputusan kocok ulang atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. PDIP secara internal belum membahas isu tersebut.

Hal tersebut diutarakan Ahok menanggapi isu resuffle kabinet yang menyasar kader PDIP yaitu Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoli dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

“Kami belum bahas masalah itu, tapi menurut saya itu hak prerogatif presiden yah. Apalagi kan ini kan memang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo (Subianto) kan memang satu paket ini istilahnya kan,” ujar Ahok di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Namun Ahok tidak mempersoalkan masa jabatan menteri yang hanya berjalan dua bulan jika isu resuffle benar-benar terjadi. “Ya bisa saja, orang bilang cuma dua bulan.Orang dua bulan untuk persiapan lima tahun kan enggak apa-apa,” jelasnya.

Ahok juga membantah, isu reshuffle tersebut untuk menggembos posisi PDIP dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Bagi Ahok, integritas sebagai barometer kinerja setiap orang.

“Saya kira menteri diganti tidak ada hubungan dengan mengombosi PDIP ya. Saya ditahan aja enggak mengembosi saya kok. Selama anda punya integritas, selama anda mempunyai nama baik, siapapun enggak bisa mengembosi anda,” tegasnya.

“Yang kita khawatir itu anda menyerupai mereka, jadi rusak dimana rakyat itu loh. Nah kita udah, kita pegang, istilahnya saya lupa Mahatma Gandhi atau siapa bilang, ‘kalau mau bisnis itu pakai nurani. Tapi kalau mau berpolitik, pegang prinsip’.
Nah PDIP pegang prinsip,” tambahnya.

Sementara peneliti di Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Idil Akbar menegaskan, reshuffle kabinet diujung masa jabatan tidak terlalu efektif.

“Kalau memang terjadi reshuffle, kalau bicara efektivitas pemerintahan sebenarnya enggak terlalu efektif lagi. Biasanya diujung-ujung pemerintahan itu relatif mengerjakan rutinitas saja,” ujar Idil kepada keadilan.id, Rabu (14/8/2024).

Menurut Idil, bila Jokowi tetap memaksakan untuk melakukan reshuffle berarti lebih mengarah pada kondisi politik.

“Kalau memang Pak Jokowi melakukan reshuffle, itu menurut saya lebih ke kondisi politik, persoalan politik. Bukan karena persoalan perlunya reshuffle itu terkait dengan efektivitas dan efisiensi pemerintahan,” tegasnya.

Idil pun tak membantah isu reshuffle tersebut menyasar menteri dari PDIP. Hal tersebut terlihat dari situasi politik belakangan yang tidak harmonis antara PDIP, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Jokowi itu sendiri.

“Sejauh ini saya masih pesimis kalau Menteri dari PDIP digeser. Karena saya yakin Pak Jokowi masih memperhitungkan soal hubungan dengan PDIP dan Bu Mega. Yang sudah-sudah memang sudah menjadi catatan tersendiri bagi PDIP terhadap Pak Jokowi. Menurut saya akan memperburuk situasi politik antara PDIP dan Jokowi,” tukasnya.

Presiden Jokowi tak membantah saat ditanya soal reshuffle kabinet. Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut jika diperlukan. “Ya kalau diperlukan,” kata Jokowi di sela kegiatannya di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Saat ditekankan lagi apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat, Jokowi tidak menjawab gamblang. Ia lagi-lagi menekankan akan melakukan reshuffle jika diperlukan karena masih memiliki hak prerogatif. “Kalau diperlukan, saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu,” jelasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: Wakapolda Metro Jaya Resmikan Masjid Al-Iman Tangerang Selatan