Keadilan

KEADILAN– Tujuh anggota non-aktif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, divonis hukuman percobaan dalam kasus dugaan pemalsuan data dan daftar pemilih Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hakim menyatakan tujuh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu terbukti bersalah melakukan pemalsuan data dan daftar pemilih pada Pemilu 2024.

Sehingga, para terdakwa dijatuhi hukuman 4 bulan penjara. Namun, hukuman kurungan itu tidak perlu dijalani.

Sebelumnya, tujuh terdakwa PPLN itu dituntut 6 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider pidana kurungan 3 bulan dalam kasus dugaan pemalsuan data dan daftar pemilih Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Terdakwa satu hingga enam dituntut pidana penjara selama 6 bulan, dengan ketentuan tidak perlu ditahan apabila mereka tidak mengulangi perbuatan atau melakukan tindak pidana lainnya selama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Para terdakwa di antaranya adalah Ketua PPLN Kuala Lumpur I Umar Faruk, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Keuangan Tita Octavia Cahya Rahayu, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Data dan Informasi Dicky Saputra.

Kemudian, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi SDM Aprijon, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Sosialisasi Puji Sumarsono, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu A. Khalil, dan Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Logistik Masduki Khamdan Muchamad.

“Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan hal lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun terakhir,” ucap Hakim Ketua Buyung Dwikora saat membacakan amar putusannya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Selain itu, hakim juga menghukum para terdakwa membayar denda Rp 5 juta subsider 2 bulan kurungan.

Sebelumnya, para terdakwa dituntut 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa menilai, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, yakni sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih baik yang menyuruh, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan dengan ketentuan tidak perlu dijalani apabila yang bersangkutan dapat dalam masa percobaan selama satu tahun sejak putusan inkrah tidak mengulangi perbuatan atau tidak melakukan tindak pidana lainnya,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa malam (19/3/2024).

“Khusus terdakwa tujuh, Masduki, pidana penjara selama 6 bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tujuh dengan perintah agar dilakukan penahanan rutan,” sambung jaksa.

Jaksa menyebutkan, para terdakwa disebut memindahkan daftar pemilih metode Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke metode Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos dalam kondisi data dan alamat pemilih yang tidak jelas atau tidak lengkap.

Atas perbuatannya, para terdakwa dianggap melanggar pasal 544 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung

Tagged: , , ,