KEADILAN– Tiga Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam perkara gugatan Nomor 617/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst
Tiga hakim yang dilaporkan itu Dr Zulkifli Atjo, Dennie Arsan Fatrika, Hakim Heneng Pujadi.
Laporan itu dilayangkan oleh perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi asal Singapura yakni BUT Qingjian International (South Pacifik) Grup Development Co., Pte Ltd. (CNQC) sebagai Pelapor I dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE) sebagai Pelapor II.
“Hari ini kami resmi melaporkan majelis hakim yang memutus, mengadili, dan memeriksa perkara Nomor 617/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst,” kata kuasa hukum pelapor I dan II M Mahfuz Abdullah di Gedung KY, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
Menurut Mahfuz, kedua perusahaan tersebut merasa dirugikan oleh tiga hakim tersebut yang memeriksa dan mengadili perselisihan terkait kontrak antara penggugat yaitu PT Pollux Aditama Kencana selaku pemilik Proyek Chadstone di Cikarang dengan CNQC dan NKE.
PT CNQC dan NKE sebagai para tergugat sekaligus selaku kontraktor atas pekerjaan (Kontraktor Struktur, Arsitektur dan Plumbing (SAP) Proyek Pembangunan Chadstone (Mixed-Use Building) di Cikarang.
Pihak CNQC dan NKE juga mengerjakan pekerjaan (Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal) Proyek Pembangunan Chadstone (Mixed-Use Bulding) di Kawasan Cikarang itu.
Mahfuz menjelaskan, dalam perjanjian antara PT Pollux Aditama Kencana dengan CNQC dan NKE terikat dengan perjanjian penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam pemeriksaan perkara Majelis Arbiter.
“Faktanya terhadap sengketa tersebut, BANI telah memeriksa dan mengadili sengketa tersebut dan mengeluarkan Putusan BANI Nomor:45041/V/ARB-BANI/2022, yang pada pokoknya menghukum PT Pollux Aditama Kencana untuk membayar sisa tagihan sebesar Rp126,5 miliar,” terangnya.
Atas Putusan BANI itu, lanjut Mahfuz, telah dilakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase pada PN Jakarta Selatan. Tetapi, PN Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan sengketa a quo Nomor:450/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya menolak permohonan pembatalan putusan BANI.
“Pada surat gugatannya, penggugat mengakui dengan tegas bahwa penggugat merasa dirugikan dengan putusan BANI di PN Jakarta Selatan,” tuturnya.
Ditambahkan, PT Pollux Aditama Kencana sebenarnya mengetahui bahwa secara hukum sudah tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan atas kedua putusan tersebut karena sudah inkracht dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Namun dalam gugatannya penggugat meminta kepada Terlapor (majelis Hakim PN Jakarta Pusat, red) untuk memeriksa dan mengadili kembali sengketa yang sudah diperiksa dan diputus oleh BANI. Jadi di sinilah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh Terlapor terjadi pada saat proses pemeriksaan di PN Jakarta Pusat dan putusan yang dikeluarkan oleh terlapor yaitu Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst yang sangat jelas terlihat berpihak kepada salah satu pihak yaitu Penggugat, yang puncaknya mengabulkan gugatan Penggugat,” jelasnya.
Mahfuz menduga, tiga hakim terlapor diduga memihak kepada penggugat sehingga menimbulkan kesan penggugat memilik posisi istimewa dalam mempengaruhi perkara tersebut.
“Buktinya apa? Penggugat menyatakan tidak lagi menghadirkan saksi dan ahli, tetapi diberi kesempatan menambah kesaksian lagi. Nanti di pemeriksaan, akan kami uraikan secara rinci,” papar Mahfuz.
Selain itu, Mahfuz juga menyebutkan bahwa terlapor diduga sengaja membuat kekeliruan dalam membuat putusan yang mengabaikan fakta dan membuat pertimbangan menguntungkan penggugat dalam perkara Nomor 617/PDT.G/2023/PN.Jkt.Pst.
“Ini kekeliruan yang nyata. Antara lain, Terlapor menolak Kompetensi Absolut PN Jakarta Selatan yang mana pemilihan forum penyelesaian sengketa sudah disepakati melalui BANI sesuai Pasal 18.2 dari Dokumen Kontrak Pembagunan Pembangunan Chadstone (Mixed-use Building); Menolak eksepsi Nebis In Idem atau Res Judicata atau Exceptie Inkracht van Weijsde Zaak yang mana putusan BANI Nomor 45041/V/ARB-BANI/2022 jelas-jelas sudah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dalam perkara 617/PDT.G/2023/PN.Jkt.Pst,” terangnya
“Serta melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara/sengketa yang telah diselesaikan dan di putus oleh Badan Arbitrase Nasional yaitu Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 45041/V/ARB-BANI/2022 yang telah dilakukan upaya hukum Pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dalam Perkara Nomor: 450/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Sel,” sambungnya.
Mahfuz menilai, perbuatan Terlapor mengakibatkan hilangnya kepastian hukum sehingga berdampak buruk terhadap dunia investasi.
“Tentu sebagai investor besar, akan berpengaruh besar terhadap kepercayaan investor luar. Kalau banyak invetor besar dari luar negeri dikerjain aparat hukum kita, maka kampanye pemerintah untuk mengundang investor asing, menjadi sia-sia,” tutupnya.
Menanggapi laporan itu, Hakim Zulkifli Atjo menyampaikan bahwa putusan perkara Nomor 617/Pdt.G/2023/PN.Jkt belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Menurutnya, putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta persidangan. Sehingga, saat ini perkara tersebut masih dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.
“(Itu) haknya pelapor, cuma saat ini putusan tersebut masih banding. Saya tidak bisa panjang lebar, jadi saya no coment, biar putusan kami dinilai komandan (KY),” ucap Zulkifli kepada keadilan.id
Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung












