KEADILAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mendukung hak angket bukan hanya narasi. Pasalnya, saat ini ada sepuluh anggota Fraksi PKB yang menyatakan dukungan untuk menggulirkan hak angket tersebut.
“Minimal 7 sampai 10 anggota fraksi dari PKB sudah siap,” ujar Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah melalui keterangannya kepada wartawan, Rabu (13/3/2024).
Luluk optimistis jumlah tersebut akan terus bertambah. Namun Luluk menegaskan, hak angket bisa bergulir jika parpol dari koalisi pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md solid memperjuangkan.
“Dari kami di PKB sudah siap saja dari sisi dukungan anggota. Tinggal bagaimana dengan fraksi lain,” tukasnya.
Diketahui, Fraksi PKS, PKB dan PDIP DPR RI mengusulkan hak angket dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Usulan hak angket tersebut digunakan untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Syarat pengajuan hak angket DPR tercantum dalam Pasal 199 Undang-Undang MD3. Ayat (1) menyebutkan hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Ayat (2) menyebutkan pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.
Adapun ayat (3) menyatakan usulan tersebut menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.
Sementara itu, Pasal 200 undang-undang ini mengatur perihal tata cara pengusulan hak angket. Menurut aturan ini, pengusul menyampaikan usulannya kepada pimpinan DPR. Setelah itu, usul diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.
Badan Musyawarah kemudian membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas. Selama usul hak angket belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar













