KEADILAN – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, Presisi Polri sangat bagus. Namun, jargon tersebut sulit diimplementasikan karena Polri masih menganut kultur militeristik yang diwariskan ABRI.
“Karena kulturnya masih militeristik, akhirnya masih menganut sistem komando dari atasan ke bawahan. Polri seharusnya menghilangkan itu, karena ia harus tegak lurus pada aturan dan hukum negara,” ujarnya kepada keadilan.id, Rabu (17/8/2022).
Selain itu, Bambang juga menilai Polri belum tuntas dalam membangun struktur di institusi mereka. Hal tersebut yang kemudian melahirkan saruan-satuan nonstruktural di tubuh Polri.
“Seharusnya kepolisian tidak membangun struktur baru. Tetapi meningkatkan, dan mengefektifkan struktur kelembagaan yang ada,” imbuhnya.
Ia memaparkan, adanya satuan-satuan non struktural ini dapat merusak sistem di kepolisian.
Dirinya juga menambahkan, karena kewenangan Polri sangat luas, maka perlu adanya pengawasan ketat terhadap kepolisian. Untuk itu ia menyarankan agar merevisi undang-undang kepolisian, dan memasukkan Polri di bawah kementerian.
“Ini kaitannya juga dalam perencanaan anggaran, kemudian perumusan kebijakan Polri. Jadi Polri hanya sebagai pelaksana dari kebijakan terkait keamanan negara. Ini untuk membatasinya,” pungkasnya.
