KEADILAN– Dewan Pengawas (Dewas) KPK semestinya menjadwalkan persidangan etik terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, Kamis (2/5/2024) lalu.
Namun, Ghufron meminta persidangan ditunda lantaran ada upaya hukum yang ia tempuh. Dewas menjadwalkan ulang persidangan etik Ghufron di hari Selasa, 14 Mei 2024.
Alih-alih meminta tunda, Ghufron lantas menggugat Peraturan Dewan Pengawas KPK ke Mahkamah Agung (MA).
Upaya hukum ini berkaitan dengan proses sidang etik yang sedang berjalan di Dewas KPK di mana Ghufron sebagai terperiksa.
“Norma yang digunakan dalam pemeriksaan sidang etik tersebut adalah Perdewas Nomor 3 dan 4 Tahun 2021, baik materi dan acaranya sedang saya ajukan uji materi ke Mahkamah Agung,” ujar Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Dilansir dari laman Kepaniteraan MA, Ghufron mendaftarkan gugatan pada Kamis, 25 April 2024 dan terdaftar dengan nomor perkara: 26 P/HUM/2024.
Ghufron menerangkan, seharusnya Dewas tidak menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap dirinya ke persidangan etik. Sebab menurutnya, laporan itu dinilai sudah kedaluwarsa bila mengacu kepada Perdewas.
Selain ke MA, Ghufron juga membawa tindakan Dewas tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Perkara ini statusnya masih dalam proses distribusi.
“Oleh karena itu, baik karena tindakannya memeriksa saya yang dalam perspektif saya laporan dimaksud telah daluwarsa maupun peraturan yang mendasarinya itu sedang saya uji ke Mahkamah Agung,” tuturnya.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung












