Hendardi: Prabowo Tak Siap Pimpin Negara Demokratis

KEADILAN – Sikap Prabowo terhadap oposan tergambar dari pernyataannya yang berisikan permintaan, agar pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama, jangan ganggu pemerintahannya kelak. Tak hanya itu, Prabowo juga meminta kepada pihak yang mau nonton di pinggir jalan jadilah penonton yang baik.

Menurut Ketua Badan Setara Institut Hendardi, hal itu menggambarkan bahwa Prabowo tidak siap memimpin pemerintahan paham negara demokratis dan konstitusional.

“Yang jadi soal adalah pernyataan Prabowo itu, dinyatakan beberapa saat kemudian setelah Ganjar-Mahfud mendeklarasikan diri menjadi oposisi,”ujarnya.

Apalagi setelah diperkuat oleh pernyataan Hasto Sekjen DPP PDIP, bahwa pilihan Ganjar-Mahfud menjadi oposisi merupakan cerminan sikap PDIP.

Ditambahkannya, apapun alasannya pernyataan Prabowo yang mengatakan “Jangan ganggu pemerintahannya nanti”, jelas telah memperlihatkan sikap dan wataknya yang arogan, anti demokrasi dan otoriter demi menutup-nutupi kerusakan yang ditimbulkan oleh proses pemilu 2024 yang cacat hukum, etika dan moral yang hingga kini masih disoal publik.

Sikap tegas Ganjar yang akan beroposisi, dia katakan, patut diapresiasi oleh berbagai pihak. “Kita patut mengapresiasi sikap tegas Ganjar-Mahfud tentang posisi politik yang diambil pasca Pilpres 2024, yaitu berada di luar dan menjadi oposisi terhadap Pemerintahan hasil Pemilu 2024,”tambahnya.

Mengapa harus diapresiasi? Hendardi menjawab, lantaran sikap mayoritas politisi yang obral murah menjual harga diri partai politik demi kepentingan untuk memperoleh jabatan.

Kata Hendardi, pernyataan Ganjar-Mahfud, ingin beroposisi tentu tidak bermaksud mendahului hasil akhir proses sengketa Perbuatan Melawan Hukum dan Tindakan Faktual KPU dalam Pilpres 2024 yang sedang digugat di PTUN Jakarta.

Hendardi berharap, agar seluruh elemen relawan Ganjar-Mahfud untuk tetap menggabungkan diri dan membentuk barisan oposisi bersama Ganjar-Mahfud, demi memperkuat peran oposisi yang bakal dilakukan oleh beberapa Partai Politik PDIP dan Partai Politik lainnya.

Diperlukan Oposisi Garis Keras

Memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan selama proses pemilu 2024 dan dampaknya pada kemerosotan dan kerusakan sistem demokrasi, kedaulatan rakyat dan konstitusi, maka menurut Hendardi, diperlukan oposisi yang kuat, bahkan kalau perlu oposisi “garis keras”.

Perlunya oposisi yang kuat dan beraliran “garis keras” di dalam dan di luar Parlemen, dikarenakan realitas politik menunjukan watak dan perilaku pragmatisme telah mengidap pada seluruh Partai Politik. “Bahkan tanpa malu-malu meminta-minta jatah kursi di Kabinet,”tuturnya.

Oleh karena itulah menurutnya, sangat diperlukan oposisi “Garis Keras” untuk menghadapi Pemerintahan ke depan. “Karena bagaimanapun pemerintahan hasil Pemilu 2024, berada di atas puing-puing kehancuran sistem demokrasi dan konstitusi yang diciptakan melalui kepemimpinan Jokowi yang sarat dengan Politik Dinasti, Nepotisme dan Kroniisme,” tandasnya.

Reporter: Junaidi Hasibuan
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: Ikapada Harus Jadi Motor Penggerak Kepedulian Bonabulu