Jumat siang, 9 Oktober, salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, kompleks Markas Besar Polri, baru saja usai. Jamaah berseragam yang lazimnya memberi aba-aba dan bukan menerima nasihat, belum ada yang beranjak ketika Kapolri naik mimbar.

Jenderal bintang empat yang baru sekitar sepekan memimpin mereka itu bicara tentang sesuatu yang sepertinya sederhana tapi sangat mengena: kerendahan hati.

Pangkat, jabatan, dan harta, hanyalah titipan. Makin tinggi kedudukan, makin berat pula tanggung jawabnya. Ia juga mengingatkan bahwa semua agama, dengan jalannya masing-masing, mengajarkan kebaikan, keadilan, dan kejujuran.

Kalimat itu terdengar sederhana, mungkin bahkan klise. Namun ada klise yang basi, ada juga “klise” yang sebenarnya belum pernah sungguh-sungguh dijalankan.

Langkah Jenderal Suyudi Ario Seto memang tampak pekat dengan hal-hal semacam ini. Pada hari pelantikannya, 1 Oktober, ia menjadi imam salat Magrib. Ia menanggalkan seragam dinas, berkemeja abu-abu dan berpeci putih, duduk berzikir dengan tasbih di tangan.

Tak ada pidato, tak ada sorot kamera yang sengaja ia undang. Orang-orang justru memperhatikan hal itu, mungkin karena yang benar-benar bersahaja kini tak begitu acap tampak di lingkaran kuasa.

Empat hari setelah itu, Selasa 13 Oktober, Habib Umar bin Hafidz, ulama terkemuka dari Yaman, datang ke masjid yang sama.
Begitu sang tamu turun dari mobil, Kapolri sendiri yang menyambutnya dan takzim mencium tangannya.

Orang boleh menyebutnya adab, tetapi adab pun cermat memilih kepada siapa hormat dilabuhkan. Dalam pertemuan itu, Kapolri mengaku tugas polisi sebagai pengayom itu berat dan rumit, karena itu Polri memerlukan nasihat serta doa para ulama. Sang Habib menjawab dengan harapan yang dibungkus syarat: “Apabila pemimpin kepolisian dengan keimanan yang semacam ini, maka harapan kami besar.”

Syarat itu, bila dibaca pelan-pelan, menjangkau lebih jauh daripada sang pemimpin sendiri. Keteladanan di puncak merembes ke bawah, sampai ke pos-pos yang paling sunyi.

Sejak berabad lalu, para pendakwah dari Hadramaut datang ke Nusantara membawa ajaran yang teduh, bukan yang garang. Barangkali itulah yang dicari: sepercik keteduhan bagi sebuah institusi yang kerap dituntut tegas, dan kadang mungkin lupa bahwa tegas tak sama dengan keras.

Lantas apa gerangan pesan yang tersirat dari semua ini? Tentu saja tidak sesederhana agar Polri menjadi lebih islami. Kapolri sendiri menyebut semua agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan.

Di barisan Bhayangkara ada muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan juga penganut kepercayaan.
Pesannya punya dimensi lebih lapang: agar setiap anggota Polri, menurut agamanya masing-masing, punya sandaran batin. Dan sebagaimana isyarat sang Habib, pesan itu mula-mula ditujukan kepada pemimpin, tetapi tidak dimaksudkan untuk berhenti di sana.

Ia mesti menular ke setiap perwira yang memimpin satuannya, sebab kuasa yang tak dijangkarkan pada batin niscaya mudah oleng. Polisi memegang kewenangan yang tak dimiliki warga biasa, yaitu menangkap, menahan, bahkan dalam situasi tertentu, melumpuhkan.

Kewenangan sebesar itu menggoda siapa saja, kecuali mereka yang rutin bercermin pada nuraninya. Di sinilah kata “ikhlas”, yang kebetulan menjadi nama masjid itu, menemukan artinya.

Mengabdi tanpa menagih balas. Menolong tanpa menghitung. Menjadi polisi karena panggilan, bukan semata karena jenjang karier atau mencari nafkah penghidupan.

Kata yang, lagi-lagi mungkin terdengar usang ini, sesungguhnya justru paling mahal di lapangan, di pos jaga yang sepi, di jalan raya yang bising, di meja pengaduan tempat seorang ibu datang membawa harapan terakhirnya.

Hati masyarakat tak dimenangi dengan baliho dan jargon. Ia diraih lewat laku sehari-hari, ketika seorang polisi menunduk mendengar keluh orang kecil tanpa memberengut.

Kepercayaan yang tergerus bertahun-tahun tak pulih oleh satu khotbah. Ia pulih sedikit demi sedikit, dari peristiwa kecil yang berulang.

Dan moto Polisi Bersama Masyarakat baru sahih bila kata “bersama” sungguh dimaknai sebagai sejajar, bukan sebagai penguasa yang merasa lebih tinggi dan kuat dari orang warga biasa.

Tentu mimbar itu mudah, dan laku-lampah itu sukar. Ujian Kapolri bukan di Masjid Al-Ikhlas, melainkan di pos-pos polisi yang jauh dari sorot kamera, tempat khotbah itu akan sampai atau tidak sama sekali. Teladan, kata orang tua kita, selalu berjalan lebih cepat daripada perintah.

Tasbih punya aturan yang sederhana: ia dihitung butir demi butir, dan baru berarti bila untaiannya tak putus. Barangkali begitu pula kepercayaan publik pada polisinya.

Harapan itu kini tertumpu di pundak Jenderal Suyudi, dan dengan segenap harap dan doa, kita yakin dia mampu mewujudkannya.****