KEADILAN – Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera perbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya, data tidak valid menjadi penyebab penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi terhambat.
Hal tersebut diutarakan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis dalam rapat kerja dengan Kementerian Sosial di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024).
“Sudah bertahun-tahun permasalahan DTKS ini tidak kunjung selesai, sehingga banyak penyaluran bansos tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Iskan menyebutkan, pembaruan data selama dua tahun atau bahkan enam bulan sekali dinilai masih sangat lambat. Apalagi, data kependudukan berubah cepat. Pasalnya, ada yang meninggal, berpindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya. Karena itu, pembaruan data sejatinya tiap sebulan sekali.
“Datanya amburadul, jika begini terus gimana penyaluran bantuan itu bisa tepat sasaran?,” tanyanya.
Iskan menegaskan, DTKS merupakan masalah pelik dan dilematis sehingga upaya yang dilakukan menjadi sangat problematik dan masih mengalami masalah yang sama. Seperti variabel miskin, sangat miskin, atau rentan miskin yang harus benar-benar valid.
Diketahui, pencairan bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah terus bergulir. Meski begitu, masih ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengaku bahwa bansos PKH mereka belum keluar atau cair.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar
BACA JUGA: DPR RI Dukung Penuh Program KRIS BPJS Kesehatan
Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis (Foto. Istimewa).
