KEADILAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah mengkaji kemungkinan adanya kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kasus dugaan kebocoran data pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
“Kami sedang mengkaji, apakah ada kelalaian dalam konteks ini yang dilakukan, sehingga dalam konteks yang sedang berjalan nanti pasti kami akan sampaikan, kami pun sedang melakukan kajian ada kelalaian atau tidak sehingga kemudian privasi orang menjadi hilang,” ujar anggota Bawaslu Lolly Suhenty kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).
Lolly menegaskan, pihaknya saja sangat sulit mendapatkan data dari KPU. Namun hal yang paling penting kata Lolly bagaimana memastikan tidak adanya kerugian berlanjut bagi masyarakat.
“Bawaslu saja susah loh dapat datanya, kami aja susah setengah mati dapat data. Kami pun nggak punya data yang sangat lengkap itu. Jadi, ini memang perlu menjadi konsentrasi kita semua untuk memastikan tidak ada kerugian yang berlanjut dan masyarakat yang terdampak,” jelasnya.
Lolly menambahkan, kebocoran data yang diduga terjadi pada DPT Pemilu 2024 bukan disebabkan oleh akses data Bawaslu.
“Jadi, kalau ini ada anggapan orang, bisa jadi kebocorannya juga dari Bawaslu gitu. Kami perlu tegaskan, enggak karena di Bawaslu data yang kami miliki sangat terbatas tidak semua elemen data kami punya,” tukasnya.
Diketahui, data pemilih Pemilu 2024 diduga telah dicuri dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akun anonim “Jimbo” mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Akun tersebut mengeklaim menguasai 204 juta data pemilih dan membagikan 500.000 sampel di situs BreachForums-situs yang biasa digunakan peretas menjual data curian.
Data ini berisi keterangan nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, Nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih di luar negeri), jenis kelamin, tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kodefikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki kebocoran data tersebut. “Sedang kita selidiki itu data dari KPU atau bukan, kemudian apakah sistemnya kena hack atau tidak,” ujar Hasyim kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).
Hasyim pun menegaskan bahwa KPU akan bertanggung jawab atas kebocoran data yang ada jika memang data yang bocor itu berasal dari data yang dikelola oleh KPU sendiri. “Tentu kami akan tanggung jawab soal itu. Karena data itu kan dikelola KPU,” tegasnya.
Reporter: Odorikus Holang
Editor : Penerus Bonar
