KEADILAN- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang pembacaan putusan sela pengeroyokan Ade Armando. Penundaan ini lantaran salah satu pengacara terdakwa Abdul Latif, meminta kesempatan kepada hakim untuk membacakan eksepsi.
Diketahui, awalnya Abdul Latif tidak mengajukan eksepsi karena dia tidak didampingi pengacara. Dalam sidang ini, enam terdakwa adalah Marcos Iswan, Komar, Abdul Latif, Al Fikri Hidayatullah, Dhia Ul Haq, dan Muhannad Bagja. Latif baru mendapat tim pengacara, yakni Eggi Sudjana dan Elidanetti.
Permohonan penundaan sempat menimbulkan perdebatan antara Eggi Sudjana dan majelis hakim. Hakim beralasan, waktu yang diberikan untuk nota keberatan terhadap terdakwa sudah habis.
Sementara Eggi beralasan bahwa dari awal kliennya belum memiliki pendamping kuasa hukum. Sehingga dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang berlandaskan berita acara pemeriksaan (BAP) dinilai tidak sah.
Selain itu, Eggi juga keberatan kliennya tidak didampingi kuasa hukum sejak pemeriksaan di Polri.
“Kami memohon kepada majelis hakim untuk menerima eksepsi dari penasihat hukum Abdul Latif. Kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Abdul Latif tidak dilanjutkan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan mengeluarkannya dari tahanan,” kata Eggi Sudjana dalam persidangan, Rabu (13/7/2022).
“Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan,” sambung Eggi.
Majelis hakim pun akhirnya mengabulkan permohonan Eggi.
“Sidang kita tunda dengan memberikan kesempatan kepada penuntun umum untuk memberikan tanggapan,” kata Ketua Majelis Hakim Dewa Ketut Kartana.
Sidang akan dilanjutkan pada Kamis, 14 Juli 2022, untuk mendengarkan tanggapan atas eksepsi Abdul Latif. Eksepsi dibacakan kuasa hukum Abdul Latif, Eggi Sudjana.
Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada Ade Armando. Peristiwa kekerasan tersebut terjadi di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, pukul 15.00 WIB, pada 11 April 2022.
Kasus ini bermula ketika enam terdakwa mengetahui ada unjuk yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di depan Gedung DPR. Mereka disebut berasal dari Partai Masyumi dan bermaksud ikut serta dalam unjuk rasa tetapi, bukan bagian dari kelompok mahasiswa.







