KEADILAN- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada Tim Satgas Pangan untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mengungkap kasus mafia minyak goreng karena sudah berlangsung lama.
“Dalam hal Satgas Pangan, saya rasa perlu dimaksimalkan lagi kinerjanya agar permasalahan minyak goreng ini segera tuntas. Sehingga kinerjanya lebih maksimal dan lebih kreatif agar segera dilakukan,” ujar Peneliti ICW Egi Primayogha di kantor KPPU, Selasa (26/4/2022).
ICW juga meminta, Kejaksaan Agung tidak hanya berhenti mengungkap kasus mafia minyak goreng pada empat tersangka yang ditetapkan saja. Sebab, kasus ini dianggap turut melibatkan banyak pihak termasuk pihak korporasi.
Dia menilai, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), kebijakan tersebut nyatanya tidak cukup mampu untuk menyelesaikan masalah.
“Kejaksaan Agung harus memperluas cakupan kasus ini, tidak hanya berhenti pada 4 orang tersangka saja, tapi juga kepada aktor-aktor lain baik itu individu, eksekutif maupun korporasi. Ini harus dibuktikan,” terangnya.
Bahkan, kata Egy, Kejaksaan Agung bisa bersinergi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepolisian, dan KPK untuk melakukan pengungkapan kasus mafia migor tersebut, sehingga kasusnya tidak berhenti pada satu titik saja tapi juga pada titik-titik lainnya.
Di sisi lain, ICW juga meminta pemerintahan Jokowi untuk mengevaluasi kebijakan insentif biodiesel, seperti program B30 yang telah dijalankan pemerintah selama ini. Menurutnya, kebijakan ini sarat dengan konflik kepentingan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Dia menilai, program ini sarat dengan konflik kepentingan lantaran pengusaha terlibat langsung dalam jajaran dewan pengarah badan yang melaksanakan program ini, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Keterlibatan pengusaha dalam mengelola minyak mentah kelapa sawit sebagai salah satu bahan baku biodisel tersebut, dianggap menyebabkan kebijakan yang melahirkan pemerintah selama ini hanya menguntungkan pengusaha.
“Pada akhirnyan kebijakan ini lebih banyak menguntungkan korporasi dibanding memberikan manfaat kepada publik. Jadi, kebijakan itu juga harus dievaluasi. Saya harap andai kata KPPU bisa masuk pada titik tersebur hal itu juga akan lebih baik,” ucap dia.
