KEADILAN – Suasana warga Desa Mompang Julu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut) mencekam, mobil Wakapolres dibakar massa, Senin (29/6) malam sekitar pukul 22.00 WIB.
Belum diketahui motif pembakaran mobil Wakapolres tersebut. Yang pasti, awalnya ratusan warga desa melakukan aksi unjukrasa meminta Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution agar menerbitkan surat pemberhentian Kepala Desa Mompang Julu Hendri Hasibuan karena tidak transparan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pengelolaan dana Desa TA 2018- 2020, dan sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme (KKN) serta meminta klarifikasi langsung dari Sang Kepala Desa.
Namun, tuntutan massa tidak diakomodir dan Kepala Desa tidak mampu menjelaskan semua tuntutan warganya. Aksi pemblokiran jalan kemudian dilakukan,sehingga Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) yang menghubungkan, Kabupaten Madina-Kota Sidempuan-Tapsel) lumpuh total.
Suasana kemudian semakin mencekam, setelah maghrib. Pada pukul 22.00 WIB, massa kemudian membakar tiga unit mobil, satu diantaranya mobil Wakapolres Madina. Setelah pembakaran itu, suasana semakin mencekam. Sementara polisi sedang mencari dalang di balik kerusuhan tersebut.
Sebab, salah satu tuntutan massa tersebut adalah meminta aparat hukum untuk melakukan pengusutan atas penyalah gunaan anggaran yang dimaksud pada pengunjuk rasa.
“Belum ada warga yang ditangkap. Masih lidik siapa aktor,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja.
Aksi massa, sambung dia, semakin tidak terkendali dan menyerang Polisi-TNI yang melakukan pengamanan di lokasi. Dalam peristiwa itu, sedikitnya enam orang personil polisi mengalami luka-luka akibat lemparan batu.
“Dari kejadian ini enam anggota Polres Madina mengalami luka akibat lemparan batu dan saat ini mendapat perawatan di RSUD Panyabungan. Langkah-langkah persusif dan komunikasi telah dilakukan oleh aparat Kepolisian. Bahkan, massa juga melibatkan anak-anak untuk melakukan aksi tersebut,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madina Erwin Efendi Lubis meminta agar semua pihak bisa menahan diri. “Jika ada persoalan di Desa, sebisa mungkin diselesaikan di Desa itu sendiri, jika tidak bisa selesai di Desa itu, baru dibawa ke tingkat Kabupaten, bukan aksi seperti ini,” katanya.
Frans Marbun
