Tito Turunkan Tim, Konflik Bupati Tapteng dan DPRD Dimediasi

KEADILAN– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons polemik antara Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu dan sejumlah fraksi DPRD yang mengusulkan pemakzulan.

Tito memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan tim ke Tapteng untuk mempertemukan dan memediasi pihak-pihak yang berseteru.
“Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana,” kata Tito setelah menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (09/09/2026) malam.

Saat ditanya mengenai perkembangan mediasi tersebut, Tito hanya menegaskan bahwa tim Kemendagri ditugaskan untuk melakukan mediasi.

“Iya untuk mediasi,” ujarnya.
Tito belum membeberkan hasil maupun langkah lanjutan yang akan ditempuh setelah tim Kemendagri turun ke Tapanuli Tengah.

Bobby Nasution Minta Konflik Segera Berakhir

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turut meminta persoalan antara Bupati Masinton Pasaribu dan pimpinan DPRD Tapteng segera diselesaikan.

Menurut Bobby, konflik politik tersebut jangan sampai menghambat pelayanan pemerintahan karena masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Mudah-mudahan selesailah. Saya inginnya selesai karena yang kasihan masyarakat,” kata Bobby, Rabu malam.

Bobby menyoroti kondisi Tapteng yang masih menghadapi persoalan penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 2025.

Ia mengatakan penyaluran bantuan untuk warga terdampak di Tapteng masih relatif lambat dibandingkan sejumlah daerah lainnya.

“Apalagi itu daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah lain,” ujarnya.

Lima Partai Sempat Dorong Wacana Pemakzulan

Wacana pemakzulan Masinton Pasaribu sebelumnya mencuat setelah lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng menggelar pertemuan pada Jumat (4/9).
Kelima partai tersebut yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan jalannya pemerintahan daerah.

Juru bicara pertemuan lima pimpinan partai, Hazmi Arif Simatupang dari Gerindra, menyebut kinerja pemerintahan Tapteng dinilai belum optimal. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran daerah.

“Ini disebabkan banyaknya penyelewengan anggaran. Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” kata Hazmi, Sabtu (05/09/2026).

Hazmi juga mengungkapkan adanya persoalan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng 2026.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen. Ini menjadi catatan serius dan sangat memprihatinkan,” katanya.

Menurut Hazmi, kondisi tersebut berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik di Tapanuli Tengah.

Ia mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga telah dipanggil serta mendapat peringatan dari Kemendagri terkait persoalan tersebut.

“Tentu hal Ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan Informasinya TAPD dan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri,” ujarnya.

Persoalan lain yang menjadi sorotan lima partai adalah penanganan bencana banjir di Tapteng.

Mereka menilai distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak belum berjalan maksimal. Keluhan warga disebut masih bermunculan terkait proses penyaluran bantuan.

“Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan banjir. Bahkan sejumlah protes muncul karena bantuan dinilai belum tersalurkan secara baik,” kata Hazmi.

Gerindra Tarik Diri dari Pernyataan Pemakzulan

Di tengah polemik tersebut, Fraksi Gerindra kemudian menarik pernyataannya terkait wacana pemakzulan Masinton.

DPC Gerindra Tapteng menyatakan tidak lagi terlibat dalam pernyataan sikap bersama yang sebelumnya dikaitkan dengan rencana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu.

Meski demikian, Hazmi mengatakan pertemuan lima partai sebelumnya memang dilakukan untuk membahas kondisi pemerintahan di Tapanuli Tengah.

“Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan,” kata Hazmi.