KEADILAN – Koalisi Perubahan, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan Koalisi Indonesia Bersatu masih tarik menarik kepentingan sebelum kompak mendeklarasikan capres dan cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Masing-masing koalisi memiliki permasalahan yang berbeda-beda sehingga sampai saat ini belum juga memberikan kepastian terhadap publik paket capres dan cawapres yang bakal diusung,” ujar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago kepada keadilan.id, Selasa (3/1/2023).
Arifki mengungkapkan beberapa alasan yang menyebabkan masing-masing koalisi sulit mendeklarasikan paket capres dan cawapresnya.
Pertama kata Arifki, belum tercapainya kesepakatan di antara anggota partai koalisi terhadap capres dan cawapres yang bakal diusung. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi oleh Golkar, PAN, dan PKB masih kesulitan mendorong ketiga ketua umum sebagai capres dan cawapres.
“Ketidakpastian KIB ini sudah didukung oleh isu bahwa KIB itu disiapkan bukan untuk kader ketiga partai tersebut tetapi untuk Ganjar Pranowo jika PDI-P gagal mengusungnya,” katanya.
Menurut Arifki, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra-PKB) telah memunculkan nama Prabowo sebagai capres, tetapi Cak Imin masih belum mendapatkan kepastian sebagai cawapres sehingga masih terjadi tarik-menarik kepentingan.
“Sedangkan Koalisi Perubahan (Demokrat, NasDem, dan PKS) saling mengunci setelah Anies dideklarasikan oleh NasDem sebagai capres. Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres dan PKS mengusung Ahmad Heryawan (Aher) juga sebagai cawapres Anies, sehingga tarik-menarik kepentingan ini mempersulit masing-masing anggota partai koalisi,” bebernya.
Kedua kata Arifki, masing-masing koalisi atau PDI-P yang mampu mengusung capres dan cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain memperlama deklarasi karena masing-masing partai ingin melihat paket capres dan cawapres lawan.
“Ketika masing-masing koalisi ini terus saling menunggu menyebabkan deal-deal paket capres dan cawapres ini -semakin sulit terwujud dalam waktu dekat,” katanya.
Ketiga kata Arifki, masing-masing partai koalisi ini tidak ingin publik ikut serta dalam penentuan capres dan cawapres. Partai politik merasa bahwa pilpres ini ranahnya parpol, sehingga partai politik yang menyediakan calonnya dan masyarakat memilih calon yang ada. Situasi ini bentuk dari pertarungan partai secara kelembagaan dan publik yang ingin tahu capres dan cawapresnya.
“Koalisi parpol ini harus berani dan jangan terlalu lama menunggu. Publik bakal jenuh jika ada upaya mendorong Pilpres 2024 kembali dua poros. Tidak munculnya figur-figur alternantif dari empat poros koalisi yang sebenarnya mampu terbentuk. Bukti bahwa masyarkat hanya boleh memilih calon yang udah disediakan oleh parpol. Ini terlihat dari jumlah poros dan cepatnya deklarasi paket capres dan cawapres nantinya,” jelasnya.
Dikatakan Arifki, KIB tentu dianggap antiklimaks jika gagal mengusung salah satu kader dari anggota koalisi sebagai capres dan cawapres. Dibalik wacana naturalisasi Ganjar oleh partai-partai KIB, skema ini berpotensi menggagalkan Airlangga, Zulkifli Hasan dan Mardiono sebagai kandidat capres dan cawapres. KIB lahir sebagai bentuk kekuatan partai politik sebagai sirkulasi capres dan cawapres gagal jika yang diusung sebagai capres dan cawapres kader-kader diluar tiga parpol ini.
Sebagai Koalisi yang lebih awal terbentuk dari pada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Perubahan. Seharusnya KIB lebih awal membuat langkah besar dari pada menunggu partai lain berkoalisi lalu mendeklarasikan capres dan cawapres. Wacana koalisi ini dimulai oleh KIB, tetapi dinginnya juga disebabkan oleh KIB.
“ KIB jangan sampai dianggap sebagai biro jodoh capres dan cawapres Pilpres 2024, jika tidak ada kader dari ketiga anggota koalisi yang terpilih sebagai capres dan cawapres,” tukasnya.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar
