Di Senayan, nama politisi asal Sumatera Utara ini memang tak sekondang wakil rakyat asal Sumut lainnya. Namun, soal kekritisannya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat patutu mendapat cungan jempol. Hal ini berbanding lurus dengan popularitasnya di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut II yang meliputi Tobasa-Taput-Tabagsel-Tapteng-Nias-Labuhan Batu.
Popularitasnya di Dapil Sumut II bukan isapan jempol. Terbukti dari raihan suaranya merupakan terbanyak pada kontestasi pemilihan calon legislatif (caleg), Maret 2024 lalu.
Dia adalah, Ir. Lamhot Sinaga, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Caleg petahana dari Fraksi Partai Golkar ini berhasil meraih suara terbanyak, yakni sebesar 158.973 suara.
Perolehan suara terbanyak ini diraih tentu bukan tanpa sebab. Selidik punya selidik, Ketua Bidang Pertanian dan Perikanan DPP Partai Golkar ini, ternyata sangat rajin turun ke Dapil menyapa dan menemui konstituennya.
Sejak duduk anggota DPR tahun 2019-2024, Sinaga diketahui juga sangat konsisten memperjuangkan aspirasi konstituennya. Terutama bagi masyarakat petani, Sinaga dikenal sangat peduli terhadap kemajuan pertanian di Dapil Sumut II. Untuk diketahui, mayoritas atau 80 persen mata pencaharian masyarakat di Dapil Sumut II adalah bertani.
Ketika ditanya awak media soal perolehan suara terbanyak, Sinaga justru merendah seraya mengatakan, semua karena Tuhan. “Semua karena Tuhan dan saya bukan siapa-siapa kalau bukan karena doa dan dukungan dari masyarakat. Raihan suara terbanyak ini juga hasil dari kerja keras kawan-kawan di Relasi (Relawan Lamhot Sinaga) yang rutin menampung aspirasi rakyat untuk kita perjuangkan di tingkat pusat,” ujarnya.
Di Senayan (DPR RI), Sinaga dikenal sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah ataupun kebijakan BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebut saja BUMN sekelas PLN atau Pertamina. Baginya dua BUMN besar ini harus dikelola secara professional oleh orang yang punya kapasitas agar tidak salah kelola.
Baru-baru ini, Sinaga mengkritisi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang tidak mempunyai konsep yang jelas tentang cadangan minyak nasional.
Menurut pria kelahiran tahun 1973 ini, produksi minyak bumi Indonesia dengan jumlah konsumsi, memiliki gap yang semakin lebar. Karena itulah dia berharap, agar pemerintah memandang hal tersebut sebagai kondisi yang krisis dan diperlukan rencana strategi jangka panjang.
Sinaga menjelaskan, tingginya konsumsi yang tidak sebanding dengan jumlah produksi membuat pemerintah harus mengimpor minyak dari luar negeri. “Sebagai negara importir, kita sangat rentan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta dampak dari perubahan harga akibat berbagai eskalasi ketegangan di Timur Tengah saat ini,” ujarnya.
Dia menyebutkan, pemerintah memang telah berencana menaikkan produksi minyak nasional yang sudah dicanangkan SKK Migas sebanyak 1 juta barel pada 2030. Namun, hingga saat ini dia belum melihat langkah-langkah besar yang dilakukan pemerintah dan SKK Migas dan.
“Sampai sekarang, belum ada upaya serius pemerintah untuk menaikkan produksi dan mengurangi impor,” katanya.
Untuk itu, Lamhot meminta pemerintah mengubah cara kerja dan strategi dalam memproduksi migas. “Jangan menganggap ini hanya bisnis yang biasa saja atau memandang aspek pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi tidak peduli sumbernya apakah impor atau produksi,” katanya.
Tak hanya mengkritisi, Sinaga lantas memberikan sumbang sarani agar pemerintah melakukan beberapa strategi dengan optimalisasi lapangan eksisting, transformasi produksi cadangan migas, reserve to production (RtoP), mendorong teknik enhanced oil recovery (EOR), dan melakukan eksplorasi secara masif untuk menemukan cadangan minyak besar yang baru.
Lamhot juga menyoroti sosok Kepala SKK Migas yang menurutnya bekerja dengan mengutamakan business as usual. “Tidak ada juga upaya serius yang dilakukan kepala SKK Migas untuk menaikkan produksi yang sesuai yang dia canangkan,” ungkapnya.
Lamhot pun mengusulkan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Kepala SKK Migas dengan mencari orang yang memiliki kompetensi dan kepedulian sesuai kebutuhan saat ini.
Reporter: Junaidi P.Hasibuan
Editor: Penerus Bonar
BACA JUGA: Ini Hasil Pertemuan Bilateral Mendag RI-Mendag Mesir
