KEADILAN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memilih Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung sebagai bakal calon gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada Pilkada yang akan digelar pada November mendatang. Pramono didampingi oleh Rano Karno.

Siapa Pramono?. Pramono bukanlah orang baru di dunia politik baik lokal maupun nasional. Tercatat, pria kelahiran 11 Juni 1963 di Kediri, Jawa Timur ini memulai karier politiknya tahun 1998.

Pramono sejak awal bergabung dengan Partai Politik melalui kreta PDIP. Dia pun pertama kali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Pemilu 1999.

Dengan latar belakang pendidikan di bidang teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Pramono dikenal sebagai politikus yang cerdas dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Pramono pernah terpilih menjadi anggota DPR RI dalam empat kali pemilu, yakni tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014.

Pada tahun 2005, Pramono mengundurkan diri karena saat itu diminta Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk menjadi Sekjen PDIP.

Kemudian pada 2015, Pramono juga meninggalkan kursi anggota DPR RI. Ketika itu, Pramono diminta Presiden Jokowi untuk menjadi Seskab hingga saat ini.

Pimpinan DPR RI

Salah satu periode paling menonjol dalam karier Pramono adalah saat ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014.

Pada masa ini, Pramono memainkan peran penting dalam beberapa keputusan strategis dan kebijakan yang memengaruhi jalannya pemerintahan dan dinamika politik nasional.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI yang membidangi politik, hukum, dan keamanan, Pramono Anung memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah berjalan dengan baik.

Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat peran DPR dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hukum dan keamanan.

Selama masa jabatannya, Pramono mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Ia juga terlibat aktif dalam berbagai komisi yang membahas isu-isu penting, termasuk revisi undang-undang yang berkaitan dengan keamanan nasional dan reformasi hukum.

Perannya sebagai pengawas anggaran juga krusial dalam memastikan bahwa alokasi dana pemerintah digunakan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Pada periode ini, Pramono terlibat dalam pembahasan sejumlah undang-undang penting yang berdampak luas pada kehidupan politik dan hukum di Indonesia.

Salah satu undang-undang yang cukup kontroversial adalah UU Pemilu yang kembali mengalami revisi. Pramono dan pimpinan DPR lainnya bekerja keras untuk menyusun regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan politik serta kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan demokratis.

Selain itu, Pramono juga turut serta dalam pembahasan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), yang bertujuan untuk memperkuat posisi lembaga legislatif dalam tata kelola pemerintahan.

Meskipun mendapat banyak kritik, terutama terkait pembatasan hak-hak anggota DPR dalam berbicara dan menyampaikan pendapat, UU ini tetap disahkan dan menjadi salah satu warisan penting dari masa jabatan Pramono di DPR.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar