KEADILAN– Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Front Penegak Daulat Rakyat, dan Gerakan Keadilan Rakyat menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Pantauan keadilan.id di lokasi, aksi massa membawa dua spanduk besar bertuliskan tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan. Dalam spanduk itu, ada foto Presiden Jokowi dengan bayangan menyerupai boneka pinokio yang berhidung panjang.
Selain itu, ada foto Ketua KPU RI Hashim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.
“Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI,” begitu tulisan spanduk yang dibentangkan di mobil komando.
“Tolak Pilpres Curang! Perusak Konstitusi, Penjahat Demokrasi. Lengserkan Jokowi! Komplotan penipu ulung, pecat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Hakim MK!” bunyi spanduk yang lain.
Seraya menyampaikan tuntutannya, orator mengangkat tangannya dan bersuara dengan lantang. Seruan itu disambut riuh oleh peserta aksi lain.
“Salam perbaikan! Lengserkan Jokowi!” ucap sang orasi. “Hidup! Lengserkan Jokowi!” sambungnya.
Peserta aksi menumpuk di depan Kantor KPU dan mengisi tengahnya dengan banner. Setelah itu, mereka membakar ban yang kemudian muncul asap hitam tebal yang membubung tinggi..
Sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya, pelengseran Jokowi, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, tolak hasil Pemilu curang, dan lainnya.
Anggota Petisi 100 Marwan Batubara, selaku orasi dalam aksi tersebut mengatakan bahwa pihaknya tidak mengakui hasil pemilu. Sebab menurutnya, hasil Pemilu dilakukan banyak kecurangan dan kebohongan.
“Karena masuknya (suara Pemilu) itu sampah, maka keluarnya juga sampah,” ucap Marwan dalam orasinya di depan Kantor KPU.
“Makzulkan Presiden Jokowi. Jangan sampai Jokowi diturunkan oleh rakyat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, beberapa tokoh yang hadir dalam aksi tersebut antara lain Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Jenderal TNI (Purn) Tyasno, Letjen TNI (Purn) Suharto, Kolonel Purn Infantri Sugeng Waras, Marwan Batubara, Edy Mulyadi, dan pakar hukum tata negara Refly Harun.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung
