Keadilan

KEADILAN – Jaksa kembali memeriksa pejabat Kementerian Perundustrian (Kemenperin) terkait korupsi impor garam. Kali ini giliran Kepala Biro Hukum diperiksa jaksa di Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Pejabat Kemenperin yang diperiksa berinisial SH. Ia diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 sampai 2022.

BACA JUGA: Rugikan Petani, Jaksa Cecar Dua Pejabat Kemenperin Soal Korupsi Garam

Seperti diberitakan keadilan.id, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyidik kasus penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam tahun 2016 sampai 2022. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, kasus tersebut naik ke penyidikan pada 27 Juni 2022.

Burhanuddin mengatakan, pada 2018, Kemendag menerbitkan kuota persetujuan impor garam. Terdapat 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri atau setidaknya sebanyak 3.770.346 ton atau dengan nilai sebesar Rp 2.054.310.721.560.

Namun, menurutnya, proses itu dilakukan tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia. Hal ini kemudian mengakibatkan garam industri melimpah. Untuk mengatasinya, para importir mengalihkan garam itu dengan cara melawan hukum, yakni garam industri itu diperuntukkan menjadi garam konsumsi dengan perbandingan harga yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani garam lokal dan merugikan perekonomian negara.

“Seharusnya UMKM yang mendapat rezeki di situ dari garam industri dalam negeri ini. Mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia yang akhirnya yagn dirugikan para UMKM, ini adalah sangat-sangat menyedihkan,” kata Burhanuddin.

Reporter: Syamsul Mahmuddin

Tagged: , , , , , ,