DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Judi Online Tak Masuk Daftar

KEADILAN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR tercatat hadir atau menandatangani daftar kehadiran. Anggota yang hadir berasal dari seluruh fraksi di DPR.

Dalam rapat tersebut, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh fraksi sebelum mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan oleh seluruh peserta rapat.

Enam Tindak Pidana di Luar Korupsi

Undang-Undang Perampasan Aset mengatur mekanisme penyitaan dan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Ketentuan ini memungkinkan negara merampas aset melalui putusan pengadilan maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 yang mengatur dua mekanisme perampasan aset.
Pertama, perampasan dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Kedua, perampasan dapat dilakukan tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset berdasarkan maupun tanpa putusan pidana tersebut berlaku terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

“Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi,” demikian bunyi Pasal 4 ayat (1).

Selain korupsi, undang-undang tersebut juga mencakup enam kategori tindak pidana lain yang asetnya dapat dirampas negara.
Keenam kategori tersebut meliputi:
1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
3. Tindak pidana penyelundupan manusia.
4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
5. Tindak pidana perdagangan orang.
6. Tindak pidana penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Usulan Judi Online Tidak Masuk dalam UU Perampasan Aset

Di sisi lain, tindak pidana judi online atau judol tidak masuk dalam daftar kejahatan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Millenials Center, Yerikho Alfredo Manurung, sempat mengusulkan agar judi online turut dimasukkan sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset.

Usulan itu disampaikan Yerikho dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Rabu (23/9/2026).

“Tapi saya menemukan dari 13 kluster ini yang paling saya soroti memang ini sudah mendarah daging di bangsa kita, apalagi masyarakat kelas menengah ke bawah yaitu judol,” kata Yerikho.

Ia menilai perputaran uang judi online menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pemulihan aset oleh negara.

Yerikho memaparkan, berdasarkan data yang disampaikannya, nilai perputaran uang judi online sepanjang periode 2026 mencapai Rp 286,84 triliun.

Sementara itu, total deposit judi online pada semester I 2026 tercatat sebesar Rp 22 triliun. Adapun dana yang berhasil disita negara berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap hanya mencapai Rp 588,62 miliar.

Menurut Yerikho, angka tersebut menunjukkan masih besarnya kesenjangan antara nilai perputaran uang judi online dan aset yang berhasil disita negara.

Namun, usulan agar judi online dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset tersebut tidak terakomodasi dalam undang-undang yang disahkan DPR.