KEADILAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan bencana Jakarta dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, informasi mengenai bencana harus disampaikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.
Menurut Pramono, kecepatan penyampaian informasi menjadi penting karena Jakarta merupakan kota global yang tetap menghadapi berbagai potensi ancaman bencana.
“Salah satu hal yang perlu dilakukan koordinasi adalah bagaimana informasi itu tentang kebencanaan bisa diterima oleh publik dalam waktu yang tepat, cepat, tetapi akurat,” ujar Pramono seperti yang dikutip beritajakarta.id.
Pramono meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana meningkatkan koordinasi. Sinergi tersebut mencakup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, komunitas, hingga masyarakat.
Ia menilai pencegahan harus menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman bencana. Penanganan tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi.
Pramono mencontohkan langkah Pemprov DKI ketika menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
Saat itu, pemerintah daerah berupaya mempercepat penyampaian informasi sekaligus merespons dampak abu vulkanik.
Hal serupa dilakukan ketika Jakarta menghadapi kemarau panjang dan fenomena El Nino. Pemprov DKI mengintervensi kondisi tersebut melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk menekan risiko kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk seperti Tambora dan Cakung.
Pramono juga menyinggung laporan Oxford University mengenai risiko bencana. Menurut dia, negara-negara yang berada di kawasan Ring of Fire memiliki tingkat ancaman bencana yang tinggi.
Karena itu, kesiapsiagaan dan penanganan bencana harus dilakukan secara serius dan terencana.
Tak hanya pencegahan, Pramono mengingatkan bahwa penanganan setelah bencana juga membutuhkan dukungan sumber daya yang besar.
“Sekali lagi saya meminta kepada jajaran BPBD betul-betul tanggap terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini,” kata Pramono.
BPBD Siapkan Evakuasi dan Logistik
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan penanggulangan bencana antarsektor.
Rakorda juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas Jakarta sebagai kota global sekaligus membangun tata kelola kebencanaan yang inklusif.
“Melalui rakorda ini, kami mengharapkan dapat menjadi suatu momentum guna memperkuat kesiapsiagaan Jakarta terhadap bencana, pemetaan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, penanganan pemenuhan kebutuhan pengungsi yang memenuhi standar pelayanan minimum,” tutur Marulitua.
Rakorda Penanggulangan Bencana DKI Jakarta 2026 diikuti 429 peserta. Sebanyak 110 peserta hadir secara langsung, sementara 319 peserta mengikuti kegiatan secara daring.
Peserta terdiri dari para lurah dan camat di wilayah DKI Jakarta.
