KEADILAN – Presiden Prabowo Subianto resmi menerima pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo menyatakan menghormati sekaligus mendukung keputusan yang diambil Gibran tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Prabowo, keputusan Gibran menunjukkan sikap kenegarawanan dan tanggung jawab sebagai seorang pejabat negara.
“Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyinggung latar belakang pendidikan Gibran yang ditempuh melalui sejumlah tahapan. Namun, ia menilai terdapat perbedaan antara sistem pendidikan di luar negeri dan sistem yang berlaku di Indonesia.
Perbedaan tersebut, menurut Prabowo, berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam sistem konstitusi Indonesia berdasarkan keputusan hukum yang berlaku.
Meski demikian, Prabowo mengapresiasi kontribusi Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
“Banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita. berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau,” ungkap Prabowo.
Sebelum pernyataan Prabowo disampaikan, Gibran telah mendatangi Gedung MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Penyerahan surat tersebut berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB, Kamis (12/11/2026). Kedatangan Gibran disambut oleh pimpinan MPR RI.
Dalam kesempatan itu, Gibran terlihat mengenakan setelan jas hitam dengan dasi berwarna merah.
Surat pengunduran diri tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti proses pergantian Wakil Presiden.
MPR Bahas Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran
Sebagai tindak lanjut, MPR RI dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026).
Rapat tersebut akan membahas agenda dan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru sebagai pengganti Gibran.
Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Prabowo harus menyampaikan dua nama kandidat tersebut beserta dokumen persyaratan masing-masing kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan dilaksanakan.
Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk menentukan satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden.
Kedua calon Wakil Presiden juga diwajibkan menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan untuk mengikuti pencalonan dalam sidang tersebut.
Dengan demikian, proses pengunduran diri Gibran akan berlanjut pada mekanisme konstitusional untuk menentukan sosok yang akan menduduki posisi Wakil Presiden RI berikutnya.
