KEADILAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar debat ketiga yang akan diikuti oleh calon presiden dan calon wakil presiden 2024 pada Minggu (7/1/2024). Lokasi debat akan diadakan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.
Terdapat enam sub tema dalam debat nanti, yakni pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri. Isu hubungan internasional diekspansi dengan globalisasi, geopolitik diekspansi dengan politik luar negeri.
KPU juga telah menentukan sejumlah panelis dalam debat tersebut. Para panelis tersebut berjumlah 11 orang. Diantaranya
Kepala Staf TNI AL (KSAL) periode 2012-2014 sekaligus Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan), Laksamana (Purn) Marsetio.
Selain itu, peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, Philips J Vermonte juga menjadi panelis.
Kemudian Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia, Prof. Angel Damayanti, Ph.D, Dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus, Curie Maharani Savitri, Ph.D.
Selanjutnya Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Prof. Evi Fitriani, Ph.D, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D dan I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D selaku Ahil Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada.
Ada juga Dr. lan Montratama selaku dosen Program Studi Hubungan Internasional Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina, Irine Hiraswari Gayatri, Ph.D selaku Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Kusnanto Anggoro selaku pakar Keamanan Universitas Pertahanan dan Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.I.P. S.SI., M.T, M.SI. (Han) selaku Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjadjaran.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar
BACA JUGA: Kasus Boyolali, Puspom TNI Diminta Investigasi Apakah Ada Perintah Atasan
