KEADILAN – Partai Demokrat belum membicarakan jatah kursi Menteri untuk periode pemerintahan 2024-2029. Partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berdalih menunggu putusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pemenang presiden dan wakil presiden.

Hal tersebut diutarakan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menginginkan partainya mendapatkan jatah lima kursi menteri di kabinet capres nomor urut 2 Prabowo Subianto nanti.

“Kalau Demokrat, saya sudah sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih menunggu tanggal 20 Maret (2024). Sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden,” ujar Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

“Setelah itu, untuk pimpinan-pimpinan partai akan berbicara dengan pak Prabowo Subianto merumuskan portofolio dan mungkin juga pada akhirnya keputusannya di tangan presiden,” tambahnya.

Apalagi kata Herman, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam hal ini, calon presiden pemenang yang menentukan sendiri sosok yang menjadi pembantu dalam pemerintahannya.

“Saya kira pak prabowo punya rumusannya. Dan sebaiknya yang menjadi hak prerogatif presiden, kita biarkan pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, menentukan pilihannya,” tegasnya.

Diketahui, permintaan Airlangga bukan tanpa alasan. Sebab partainya berperan signifikan dalam pemenangan Prabowo-Gibran. Airlangga pun mengklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

“Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar,” kata Airlangga saat berbicara dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar