KEADILAN– Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko memimpin aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Diketahui, aksi menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 ini digelar oleh Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi dan Front Penegak Daulat Rakyat. Aksi tersebut bertajuk ‘Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia’.
Massa aksi menolak Pemilu curang, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan, hapus politik dinasti, hingga menyatakan bahwa demokrasi telah dibunuh oleh Jokowi.
Dalam orasinya Soenarko mengatakan, Pemilu 2024 dianggap tidak sah karena melakukan berbagai kecurangan yang sangat signifikan.
Menurutnya, kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan Pemilu ditetapkan.
“Sampai hari ini masih terdapat ditemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran dan kami juga sudah mengetahui bahwa kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan Pemilu atau Pilpres 2024,” sebut Soenarko dalam orasinya di depan kantor KPU, Senin (18/3/2024).
Atas kecurangan Pemilu dan Pilpres tersebut, ia tidak percaya bila negara dikelola dengan baik oleh para penipu kecurangan Pemilu.
“Oleh penipu dan perampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan, saya tidak percaya kalau negara dikelola dengan baik. Untuk itu kami menolak hasil Pilpres audit forensik serta,” tuturnya.
Ia juga meminta agar Sirekap KPU dilakukan audit. Selain Sirekap, Soenarko juga meminta agar Komisioner KPU diadili. “Kita juga meminta agar seluruh komisioner diadili, jika tidak diadili, kita siap melakukan aksi lagi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, selain Soenarko, ada pula Jenderal TNI (Purn) Tyasno, Letjen TNI (Purn) Suharto, Marwan Batubara, Edy Mulyadi, dan pakar hukum tata negara Refly Harun.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor Darman Tanjung
