KEADILAN– Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Husni Fahmi mengaku, pernah tidak mengerjakan tugas tahapan pengadaan kartu identitas berbasis elektronik terkait penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).
“Ada tugas yang tidak dilaksanakan yaitu menyusun HPS,” kata Fahmi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Husni berdalih, HPS sudah dibuat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Drajat Wisnu Setyawan. Husni menerima berkas tersebut pada 11 Februari 2011.
Husni mengaku, Drajat mendatangi dirinya untuk memberikan dokumen HPS dalam kondisi sudah jadi dan telah ditandatangani Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Direktur Dukcapil serta sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri.
Husni diminta menandatangani berkas HPS tersebut oleh Drajat. Ia mengaku bahwa berkas yang mesti ditandatangani itu hanya berupa judul yang berkaitan dengan perangkat untuk pembuatan e-KTP.
“Jadi tidak ada, (hanya) judul saja, misalnya server, fingerprint,” tutur Fahmi.
Lantas Jaksa KPK pun mencecar terdakwa terkait judul perangkat tersebut. Husni memastikan bahwa perangkat itu sesuai dengan kebutuhan pengadaan e-KTP.
Diketahui, Husni Fahmi dan mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun. Keduanya disebut mengatur dan mengarahkan proses pengadaan barang atau jasa paket pekerjaan penerapan e-KTP.
Perbuatan itu telah memperkaya sejumlah pihak, korporasi, termasuk Isnu sebesar 20 ribu dolar AS. PNRI diperkaya sejumlah Rp107,7 miliar, perusahaan anggota konsorsium PNRI PT Quadra Solution sebesar Rp79 miliar, pemilik PT Sandipala Artha Putra, Anang Sugiana Sudihardjo sejumlah Rp145,8 miliar, dan Manajemen Bersama Konsorsium PNRI senilai Rp137,9 miliar.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung







