KEADILAN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap 1665 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari tahun 2018 hingga 2020. KPK menemukan 95 persen data tersebut tidak akurat.
“Secara umum banyak harta yang tidak dilaporkan baik itu tanah, bangunan, rekening bank maupun investasi lain,” ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi LHKPN di Jakarta, Selasa (7/9/2021).
KPK saat ini kata Nainggolan tidak akan menerima pelaporan LHKPN yang tidak akurat. KPK pun meminta penyelenggara mengisi LHKPN dengan tidak seenaknya.
Dikatakan Nainggolan, dari 95 persen LHKPN yang tidak akurat tersebut, ada 15 persen laporan yang mencatatkan penghasilan aneh dibandingkan transaksi banknya.
Nainggolan mencontohkan, jika laporan penghasilan 1 rupiah seharusnya transaksi perbankan mencatat sekiranya satu rupiah masuk atau kalau ada setengah rupiah keluar.
“Bukan saya laporkan penghasilan 1 rupiah namun secara konstan tercatat mendapatkan 100, 150, 200 atau 250 rupiah. Jadi 15 persen dari 95 itu menunjukan profil yang tidak fit dengan data keuangan,” tukasnya.
Odorikus Holang
