KEADILAN – Fraksi PDIP DPR RI mendukung penuh revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dukungan tersebut bagian dari penguatan terhadap institusi yang dipimpin oleh Jenderal Agus Subiyanto itu.

“Fraksi PDIP pasti menyambut yang sifatnya penguatan TNI. Karena kita memang dari awal sekali mendukung TNI yang kuat,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/06/2024).

Utut pun tidak mempermasalahkan personel TNI ditempatkan di sejumlah kementerian atau lembaga. Namun kata Utut, penempatan tersebut nantinya mengikuti kriteria yang diatur dalam aturan turunannya. Hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

“Teman-teman LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat-red) mengkhawatirkan kembalinya (TNI) ke zaman dahulu. Nah, kalau dugaan saya, kalau hitungan saya, inikan nanti semua ada peraturan pemerintahnya nanti,” tegasnya.

Akan tetapi kata Utut, DPR RI hingga saat ini belum menerima Surat Presiden (Surpres) untuk membahas RUU yang menjadi usulan inisiatif DPR RI itu. “Kami tentu menunggu Surpres,” bebernya.

Diketahui, RUU TNI mengatur beberapa isu krusial. Pertama, batas usia pensiun jadi 60-65 tahun. Draf revisi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur perpanjangan batas usia pensiun prajurit TNI menjadi 60 tahun bagi perwira dan 58 tahun bagi bintara dan tamtama.

Berdasarkan draf yang diterima, ketentuan itu diatur lewat perubahan pada Pasal 53. Pasal 53 Ayat (1) RUU TNI mengatur usia pensiun prajurit yang mulanya 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama dinaikkan jadi 60 tahun dan 58 tahun. Lalu pada Pasal 53 Ayat (2) mengatur bagi jabatan fungsional, prajurit dapat melaksanakan dinas hingga maksimal usia 65 tahun.

Kedua, prajurit aktif bisa menduduki jabatan di kementerian atau lembaga negara. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 47 ayat (2) RUU TNI.

Dalam RUU tersebut dijelaskan setidaknya ada 10 bidang kementerian atau lembaga negara yang bisa diduduki prajurit TNI aktif. Namun, tak menutup peluang prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan di luar 10 kementerian/lembaga dimaksud jika keahliannya dibutuhkan.

“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden,” bunyi pasal tersebut.

Dalam RUU TNI diatur bahwa prajurit yang menduduki jabatan tersebut didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku di lembaga tersebut.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar