Keadilan
Keadilan

KEADILAN – Sarana dan prasarana Gedung Ombudsman RI (ORI) yang sudah berumur 37 tahun dianggap kurang memadai dan harus diperbaharui mengingat setiap tahun ORI mengalami penambahan pegawai. Hal ini disampaikan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih saat pemaparan pembahasan anggaran di Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta hari ini Rabu (12/06/2024).

“Gedung Ombudsman yang ditempati sekarang telah berusia kurang lebih 37 tahun, sementara penambahan pegawai dan kegiatan semakin banyak, sehingga perlu juga dukungan anggaran untuk penambahan sarana gedung yang lebih baik,” paparnya di hadapan para anggota Komisi I DPR RI.

Dalam pemaparan kebutuhan anggaran itu, Ombudsman RI (ORI) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp201,72 miliar untuk tahun anggaran 2025.

“Selisih jumlah kebutuhan dengan pagu indikatif kami usulkan sebagai tambahan anggaran yaitu sebesar Rp201.728.215.000. Oleh karena itu, izinkan kami dari Ombudsman RI mohon dukungan dari seluruh pimpinan Komisi II serta anggota Komisi II DPR RI dalam penganggaran tahun 2025 tersebut,” tambahnya.

Najih melanjutkan, usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebesar Rp31.140.090.000 dan program dukungan manajemen sebesar Rp170.588.125.000.

Dia menjelaskan alasan penambahan anggaran tersebut diusulkan dikarenakan pagu indikatif ORI untuk tahun anggaran 2025 yakni sebesar Rp232.211.019.000, belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kebutuhan operasional.

Dia menyebut bahwa pagu indikatif ORI tahun 2025 lebih rendah dibandingkan pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp248.841.107.000, meskipun pada program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik mengalami penyesuaian jumlah target lokasi.

“Namun, pada program dukungan manajemen mengalami penurunan signifikan lebih rendah dari pagu tahun 2024,” imbuhnya.

Adapun rencana kegiatan ORI tahun 2025 dia katakan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. ORI mendukung prioritas nasional ketujuh pada RKP tersebut, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Di samping itu, Najih juga mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2024 yang akan digunakan untuk pembelian trafo Rp2.500.000.000, generator Rp5.000.000.000, hingga empat unit lift Rp4.800.000.000.

Reporter: Junaidi P. Hasibuan
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: UU Direvisi, PDIP Dukung Penguatan TNI

Tagged: , ,