KEADILAN – Empat saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah membantah adanya paksaan untuk menggunakan jasa kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm). Keempatnya adalah mantan Kepala Divisi Hukum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Sunu Widi Purwoko, Vice President PT Intisumber Bajasakti Tan Hendy Taizar, mantan Ketua Dewan Direktur sekaligus Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso Bondan, serta Legal Manager PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) Eky Pratama.

Pengakuan tersebut disampaikan dihadapan majelis hakim dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin lalu (9/11/2026). Dalam perkara ini, terdapat dua terdakwa lainnya, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin.

Awalnya, penasihat hukum Febrie Adriansyah bertanya kepada Eky apakah dirinya pernah mengalami, melihat, atau mendengar Febrie memaksa perusahaan untuk menyerahkan uang. “Tidak pernah,” jawab Eky. Penasihat hukum kemudian menanyakan apakah pernah ada ancaman, teror, intimidasi, atau upaya menakut-nakuti perusahaan agar menggunakan jasa DR Law Firm. Eky menjawab tidak pernah mengetahui adanya tindakan tersebut.

Pertanyaan serupa kemudian diajukan kepada Rijani terkait penggunaan jasa kantor hukum oleh LPEI. Rijani menegaskan, tidak ada ancaman maupun intimidasi yang dialami LPEI untuk menggunakan jasa kantor hukum tersebut. “Tidak ada,” kata Rijani. Saat ditanya apakah penggunaan jasa kantor hukum dilakukan secara mandiri oleh perusahaan. “Sukarela”, kata Rijani.

Ia juga menyebut penggunaan jasa hukum tersebut dilakukan sesuai proses. Penasihat hukum selanjutnya menggali keterangan Tan Hendy Taizar mengenai kemungkinan adanya ancaman bahwa perusahaan akan dipersulit atau dijadikan tersangka apabila tidak menggunakan jasa pengacara tertentu. Tan menjawab tidak ada ancaman semacam itu. Sementara itu, Sunu Widi Purwoko juga memberikan jawaban senada ketika ditanya mengenai adanya paksaan dalam penunjukan kantor hukum. Keterangan keempat saksi tersebut digali penasihat hukum untuk menguji dakwaan pemerasan dalam jabatan yang menjerat Febrie Adriansyah.

Dalam persidangan yang sama, penasihat hukum juga menanyakan asal uang yang digunakan perusahaan untuk membayar jasa hukum DR Law Firm. Eky menyebut uang tersebut berasal dari anggaran perusahaan dan merupakan uang hasil usaha. “Uang usaha,” ujar Eky.

Rijani juga menerangkan bahwa pembayaran jasa hukum oleh LPEI bersumber dari kegiatan operasional perusahaan. Penasihat hukum kemudian mengaitkan pemeriksaan tersebut dengan dugaan TPPU, termasuk menanyakan apakah para saksi mengetahui adanya aliran uang dari perusahaan kepada Febrie.

Namun, para saksi mengaku tidak mengetahui asal-usul kekayaan Febrie maupun apakah uang pembayaran jasa hukum tersebut mengalir ke kantong terdakwa.

Dalam perkara ini, Febrie didakwa menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi senilai Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS. Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang perdana, Rabu lalu (7/10/2026). Jaksa menyebut penerimaan uang berlangsung sejak 2020 hingga Juli 2026, saat Febrie menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus hingga Jampidsus.

“Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut,” ujar jaksa. Salah satu penerimaan yang diuraikan dalam dakwaan adalah uang sebesar 5 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Uang tersebut disebut diserahkan kepada Febrie melalui Ferry dan berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, Febrie didakwa menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses. Penerimaan tersebut diduga dilakukan melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi. Jaksa juga menyebut Febrie menerima uang Rp 20,6 miliar dari Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada Tria Bellitonito Aturbumi.

Penerimaan lainnya berupa uang Rp 60 miliar beserta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan selaku pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa dan Heri Janto selaku direktur utama perusahaan tersebut. Penerimaan itu diduga dilakukan bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry. Adapun penerimaan lainnya disebut mencapai Rp 203,4 miliar dari sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Febrie.

Jaksa menduga uang dan aset tersebut kemudian disamarkan melalui penempatan pada sejumlah rekening, penyertaan modal di perusahaan afiliasi, hingga pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan emas. Sebagian uang juga disebut ditukarkan ke sejumlah mata uang asing. Atas perbuatannya, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.