Keadilan
Keadilan

KEADILAN– Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mengataka,  pihaknya menemukan ribuan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.  Namun tak semua pelanggaran  bisa diproses oleh Bawaslu.

“Kalau pelanggaran cukup banyak, ribuan. Tapi persoalannya kan tidak semua pelanggaran itu bisa diproses oleh Bawaslu. Ini kan bisa betul konkret, spesifik, baru bisa diproses,” kata Todung di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Todung menjelaskan, dari ribuan laporan yang masuk ke TPN Ganjar-Mahfud, pihaknya juga akan menelusuri lebih lanjut apakah ada bukti yang kuat untuk ditindaklanjuti ke Bawaslu.

“Karena kan pelanggaran harus jelas tempus-nya, locus-nya, kemudian duduk perkaranya, kasusnya. Kalau tidak, kita hanya seperti membaca ada pelanggaran, ada kecurangan tapi tidak memberikan dukungan bukti-buktinya nah itu agak sulit,” kata Todung.

“Tapi cukup banyak. Saya tidak ingin kita melihat soal pelanggaran ini secara spesifik saja, tapi lihat secara umumnya, tendensinya kecenderungannya itu kan,” imbuhnya.

Sebagai contoh, kata dia, ketika bantuan sosial (bansos) itu diduga dipolitisasi untuk memenangkan pasangan tertentu, meskipun tidak memiliki bukti kuat akan hal tersebut,  namun kami percaya peristiwa itu memang ada di lapangan.

“Bansos misalnya, politisasi bansos itu ada. Kecenderungan penyaluran bansos yang menguntungkan pasangan calon tertentu itu bisa kita lihat dan kita bisa baca,” ujar eks dubes RI untuk Norwegia itu.

Todung menilai, proses Pemilu bukan semata-mata soal perolehan suara. Namun menurutnya, proses Pemilu yang berintegritas tidak kalah penting dari hasil akhir.

“Soal proses juga mesti berintegritas, itu yang paling penting,” pungkas Todung.

Reporter: Ainul Ghurri
Editor Darman Tanjung

Tagged: , , ,