KEADILAN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang digelar pada 24-26 Mei 2024 akan mengundang pihak yang menjaga demokrasi hukum dan yang mau menegakkan hukum.

Hal tersebut diutarakan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pertanyaan awak media mengenai kabar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak diundang dalam Rakernas.

“Dan itu terakam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Hasto menegaskan, Rakernas ke-V tersebut diadakan dalam momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan. Selain itu publik juga telah merekam jika Pemilu 2024 ini merupakan Pemilu yang paling brutal.

Hal tersebut kata Hasto ditandai dengan adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai sengketa Pilpres 2024. Hal inilah yang menjadi dasar PDIP mengundang figur yang akan datang ke Rakernas ke-V yakni yang memiliki semangat dalam menjaga hukum.

“Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan, PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah. Apalagi, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru. “Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V,” pungkasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar