KEADILAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komisi XIII DPR RI meminta Kementerian Hak Asasi (HAM) lebih fokus dan tajam dalam membuat program kerja. Antara kata dan tindakan harus sejalan.

Hal tersebut dikatakan anggota Komisi XIII dari Fraksi PDIP Yasonna Laoly saat rapat perdana dengan Kementerian HAM di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

“Parangkali perlu fokus, perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. Jangan nanti semangat pak menteri, realitasnya jauh dari harapan,” tegas Yasonna.

Jangan sampai kata Yasonna, Menteri HAM Natalius Pigai patah arang dalam pembahasan anggaran, pertarungan negara di kementerian dan lintas kementerian dengan kementerian keuangan.

Lanjut Yasonna, pihaknya sangat menghargai semangat Menteri HAM, apalagi mempunyai latar belakang aktivis dan berjuang dalam jalur HAM.

“Semangatnya cukup baik dan kita apresiasi. Tetapi semangat saja tidak cukup pak menteri, ini pengalaman-pengalaman, realitas juga kita harus lihat,” tegasnya.

Yasonna pun menyoroti defisit anggaran dalam RAPBN 2025 yang telah ditetapkan pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo sebesar Rp 616,18 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto (PDB).

Sementara pada 2025 kata Yasonna, jatuh tempo utang menjadi Rp 800,33 triliun, yang terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun.

Menurut Yasonna, pihaknya kaget mendengar Menteri Natalius meminta anggaran 20 triliun untuk kepentingan kementeriannya. “Banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja tetapi realita seharusnya juga kita lihat,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar