KEADILAN – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Evi Agus Subiyanto meresmikan Masjid Jami Ar-Rohman di Dusun Haurseah, Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat. Dalam peresmian ini yang berlangsung, Sabtu (01/03/2025) ini, panitia menghadirkan penceramah Ustaz Adi Hidayat.
Acara peresmian diawali dengan penandatanganan prasasti oleh Panglima TNI dan penandatanganan filosofi Masjid Jami Ar-Rohman oleh Ustaz Adi Hidayat, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar. Acara semakin khidmat dengan sholat dzuhur berjamaah, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, serta tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat.
Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya pembangunan masjid tersebut. “Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan anugerah kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berbuat baik khususnya untuk kemaslahatan bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat yang ada di Cijulang,” ungkapnya.
Desain bangunan Masjid Jami Ar-Rohman menggabungkan nilai Islam dan semangat kebangsaan. Kubah berbentuk Baret Hijau dengan Bintang Empat melambangkan pengabdian dan pokok ajaran Islam yaitu Sholat, Zakat, Puasa dan Ibadah Haji.
Sementara menara menyerupai Tongkat Komando dengan lafaz Allah menegaskan pengakuan dan ketaatan kepada sang pencipta Allah SWT. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat pendidikan dan dakwah, dengan program Majelis Ta’lim, Sekolah Diniyah, Hafiz Qur’an, serta rencana pengembangan boarding school untuk membina akhlak dan keislaman generasi muda.
Dengan peresmian ini, diharapkan Masjid Jami Ar-Rohman menjadi ibadah dan pendidikan yang nyaman serta membawa manfaat bagi masyarakat Cijulang dan sekitarnya. Turut hadir dalam acara peresmian ini antara lain Ketua Umum Dharma Pertiwi, Irjen TNI, para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI, serta tamu undangan lainnya.****
BACA JUGA: Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa Retret Kepala Daerah ke KPK